Oelamasi-InfoNTT.com,- Alasan utama Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) DPRD Kabupaten Kupang mengambil sikap politik oposisi dengan Pemerintah Kabupaten Kupang terjawab sudah.
Johanes Mase Ketua DPC PDIP Kabupaten Kupang kepada awak media, Selasa (05/01/2021) di rumah kerjanya membeberkan alasan mengapa PDIP memilih sikap oposisi dengan pemerintah dibawah pimpinan Bupati Kupang Korinus Masneno dan Wakil Bupati Jerry Manafe. Keputusan politik ini merupakan keputusan partai keluar dari koalisi besar yang terbentuk sebelum pemilihan Alat Kelengkapan Dewan.
Menurutnya, Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Kupang memilih jalan sendiri menjadi penyeimbang pemerintah. Sikap F-PDIP jelas ingin menjadi penyeimbang untuk mengkritisi segala kebijakan pemerintah daerah jika dipandang tidak sesuai regulasi dan kepentingan seluruh masyarakat.
“Pemerintah kalau salah kita tegur, kalau benar kita dukung,” ungkap Johanes Mase Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kupang.
F-PDIP sendiri memandang bahwa tidak ada faedahnya berkoalisi dengan pemerintah jika segala kebijakan publik yang diambil perintah tidak pernah ada koordinasi dengan partai koalisi pemerintah. Keputusan pemerintah diambil sendiri tanpa memikirkan kehadiran partai koalisi.
“F-PDIP hanya dimanfaatkan untuk mendukung kepentingan, sehingga terkesan ada dukungan dari partai koalisi mendukung kebijakan pemerintah, tapi ketika mengambil kebijakan, PDIP tidak pernah dilibatkan, termasuk juga untuk kepentingan masyarakat,” ungkapnya.
Mase menambahkan, koalisi besar yang terbentuk hanya untuk melegitimasi kepentingan tertentu, sementara kebijakan penting lainnya pemerintah tidak pernah melibatkan PDIP dan partai koalisi. F-PDIP tidak ingin terlibat lebih jauh terhadap segala bentuk kebijakan yang merugikan kepentingan masyarakat Kabupaten Kupang.
Ia memberi contoh, ada program jalan yang diusulkan PDIP justru dicoret oleh pemerintah, sedangkan penyertaan modal kepada pihak ketiga yang justru melanggar sudah regulasi malah dipertahankan. Sikap F-PDIP keluar dari koalisi besar juga telah dilaporkan kepada DPP PDIP di Jakarta termasuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri.
Menurutnya, 29 anggota DPRD Kabupaten Kupang dari partai koalisi tidak pernah dilibatkan dalam proses pengambilan kebijakan, kecuali partai tertentu.
Hal yang sama disampaikan Deasy Ballo-Foeh, Anggota Fraksi PDIP sekaligus sebagai sekretaris DPC PDIP Kabupaten Kupang. Menurutnya, saat ini keputusan F-PDIP keluar dari koalisi dan berdiri sebagai oposisi pemerintah sudah final.
F-PDIP akan terus bersikap kritis dalam melakukan fungsi kontrol terhadap kebijakan dan juga berbagi pembangunan di Kabupaten Kupang. “Hari ini kami secara resmi menarik diri dari koalisi dan kami adalah fraksi oposisi di pemerintah kabupaten kupang,” ucap Deasy Ballo – Foeh.
Ditambahkan Deasy, sebagai oposisi, sikap F-PDIP jelas sebagai partai penyeimbang pemerintah, partai akan lebih kritis terhadap pemerintah sehingga diharapkan ada perimbangan dalam pembangunan daerah. (Jess/Independen-News)
