Kupang-InfoNTT.com,– Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Kupang dan Provinsi NTT diminta untuk segera mempercepat sinkronisasi visi, misi, serta program kerja Bupati dan Wakil Bupati Kupang terpilih periode 2025-2030, Yosef Lede, SH dan Aurum Obe Titu Eki, S.Ars., M.Ars.
Ketua Tim Transisi Bupati dan Wakil Bupati Kupang, Siprianus Klau, S.H, menyampaikan hal tersebut saat bertemu dengan wartawan di Oelamasi, Rabu (12/02).
“Sejak dibentuk pada 10 Januari 2025, tim transisi telah melaksanakan berbagai pengugasan, termasuk rapat sinkronisasi bersama TAPD,” ujarnya.
Tim Transisi juga telah membentuk tim penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang diberi waktu tiga bulan untuk menyelesaikan penyusunan dokumen tersebut.
Selain itu, tim transisi juga berkoordinasi dengan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kupang terkait rencana perampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Konsep perampingan OPD telah selesai dan sedang dikomunikasikan dengan Pemerintah Provinsi NTT serta DPRD,” jelas Epy.
Tim transisi juga mendorong TAPD, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (BP4), serta OPD lainnya untuk mempercepat pembentukan enam Peraturan Daerah (Perda) terkait Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui program hilirisasi menjadi fokus utama dalam mendorong pembangunan Kabupaten Kupang menuju Kupang Emas .
Epy Klau menegaskan peningkatan PAD dapat dicapai dengan memanfaatkan potensi daerah, termasuk pengelolaan Galian C.
“Selama ini Kabupaten Kupang bergantung pada dana transfer pusat. Jika dana tersebut dihentikan, pembangunan terancam tidak berjalan,” tambah Epy.
Tim transisi juga bertanggung jawab memastikan seluruh visi, misi, dan 53 program kerja masuk dalam Rencana Awal Teknokratik RPJMD 2025-2030 sebagai bentuk realisasi janji politik kepada masyarakat.
Epy juga mengapresiasi langkah-langkah Pj Bupati Kupang, Alexon Lumba, serta Plt Sekda, Marten Rahakbaw, yang telah proaktif dalam penyusunan RPJMD.
Tim transisi yang beranggotakan 16 orang ini berasal dari berbagai latar belakang, termasuk jurnalis, anggota DPRD, dan mantan birokrat, dengan tugas utama mendukung sinkronisasi program kerja Bupati dan Wakil Bupati Kupang terpilih.***
