Oelamasi-InfoNTT.com,- Kemenko Bidang Perekonomian RI, melaksanakan Rapat Koordinasi Konvergensi Pemberdayaan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Jumat (13/9/2024) berlangsung di Kantor Bupati di Oelamasi.
Kegiatan ini dalam rangka mendukung pelaksanaan strategi pemberdayaan ekonomi dan peningkatan produktivitas, untuk Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) bagi petani di Desa Baumata, Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang.
Kemenko Bidang Perekonomian RI dihadiri langsung Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Bidang Perekonomian, Ferry Irawan, bersama jajaran Kementerian lain diantaranya Asisten Deputi Pemberdayaan Disabilitas dan Lanjut Usia Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Roos Diana Iskandar, Asisten Deputi Pengembangan SDM Perkoperasian & Jabatan Fungsional Kementerian Koperasi dan UKM, Nasrun Siagian, Direktur Pengelolaan Aset dan Piutang, Pusat Investasi Pemerintah Kementerian Keuangan, Jadi Haposan Manurung, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi NTT, Catur Ariyanto Widodo, Perwakilan Dirjen Penataan Agraria, Kementerian ATR BPN Plt.Kasubdit Fasilitasi Kerjasama Windra Pahlevi, Direktur Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementerian Desa, Rajumber Prihatin.
Penjabat Bupati Kupang Alexon Lumba yang membuka secara resmi rakor tersebut, dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada Kemenko Bidang Perekonomian beserta rombongan Kementerian lainnya yang telah mengagendakan pertemuan ini.
Bagi Alexon, pertemuan ini menunjukkan adanya koordinasi dan konvergensi antar Pemerintah Pusat dan Daerah dalam mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Kupang.
Di kesempatan itu, Pj.Bupati Alexon Lumba menguraikan informasi umum pelaksanaan kebijakan oleh Pemkab Kupang dalam rangka Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, diantaranya : pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2024 yang beranggotakan lintas sektor di Kabupaten Kupang, Program unggulan di sektor Pertanian, peternakan, perikanan dan sektor potensial lainnya untuk menguatkan kapasitas ekonomi masyarakat secara masif dan terstruktur.
Alexon Lumba menyebutkan, Kabupaten Kupang berupaya meningkatkan layanan dasar masyarakat bagi 19.030 masyarakat miskin melalui pemberian bantuan iuran BPJS Kesehatan sebagai komitmen untuk tetap menjadi daerah yang memberlakukan Universal Health Coverage (UHC). Pembangunan RSU tipe D di wilayah Amfoang, dalam rangka mengurangi beban pengeluaran masyarakat.
“Adapun bantuan sosial sembako, program keluarga harapan, pemanfaatan dana desa yang berdampak langsung pada konvergensi percepatan pengentasan kemiskinan melalui pemberian bantuan BLT pada keluarga miskin yang diverifikasi langsung Pemdes setempat dan berkoordinasi dengan Dinas Sosial. Selain itu, terkait optimalisasi pemetaan sosial pemberdayaan tanah masyarakat dalam mendukung konvergensi pemberdayaan PPKE di Desa Baumata. Program ini adalah bentuk kolaborasi dan sinergi antar BPN dan Pemkab Kupang,” urai Alexon.
Selanjutnya, Alexon menerangkan tentang legalisasi aset melalui kegiatan redistribusi tanah tahun 2022 dan pendaftaran tanah sistematis lengkap tahun 2023 dan 2023.
“Dari semua sertifikat yang ada telah dilakukan pemetaan sosial dan pendampingan bersama Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM, Dinas Perikanan terus dilakukan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui usaha-usaha ekonomis masyarakat,” kata Alexon.
Dirinya tak lupa menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Pusat atas pembangunan dua unit bangunan reservoir dan fasilitasnya untuk bantuan permodalan usaha pertanian, khususnya budidaya pisang cavendis di Desa Baumata.
Ada banyak hal lainnya yang dijelaskan Pj.Bupati Alexon Lumba tentang kebijakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Alexon Lumba harapkan, Pemkab Kupang terus difasilitasi seluruh kebijakan pembangunan dari Pemerintah Pusat untuk melengkapi derap langkah menuju nol persen kemiskinan ekstrem tahun 2025 nanti.
Sementara Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Bidang Perekonomian, Ferry Irawan menyebutkan tujuan pelaksanaan rakor ini yaitu menilai kemajuan dan hasil konvergensi program pemberdayaan, menyinergikan program dan kebijakan, mengidentifikasi tantangan dan solusi, mendorong kolaborasi antar stakeholder, dan merumuskan rencana aksi terpadu.
Ia juga menyampaikan arahan prioritas pelaksanaan konvergensi program berbasis penerima resistribusi tanah, dan Mekanisme implementasi pilot konvergensi program Kabupaten Kupang tentang pentingnya memastikan ketepatan pensasaran dan koordinasi lintas stakeholder pada setiap tahap pelaksanaan implementasi konvergensi program mulai dari perencanaan dan persiapan, pelaksanaan intervensi program pemberdayaan dan tindak lanjut. Dan Desa Baumata dipilih sebagai penerima intervensi dalam program pemberdayaan.
Acara dilanjutkan dengan diskusi bersama Pemkab Kupang dan jajaran Kementerian. Turut hadir, Plt.Asisten 1 Sekda Juhardi Selan, Asisten 2 Mesak Elfeto, para Pimpinan OPD, dan Camat Taebenu, Melkisedek Neno.
Laporan: Prokopim
