Oelamasi-InfoNTT.com,- Pemerintah Kabupaten Kupang menggelar pertemuan bersama Kapolres Kupang dan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang serta OPD terkait guna membahas berbagai persoalan pembangunan Bendungan Manikin di Kecamatan Kupang Tengah, Kamis (12/05/2022) siang di ruang rapat Wakil Bupati Kupang.
Rapat yang membahas tentang proyek Bendungan Manikin ini berlangsung alot yang dihadiri oleh Kepala Dinas PU Kabupaten Kupang Maclon J. Nomseo, perwakilan Kapolsek Kupang Tengah, perwakilan masyarakat sekitar bendungan Manikin, serta insan Pers.
Wakil Bupati Kupang, Jerry Manafe dalam arahan mengatakan, pertemuan ini kiranya semua pihak terkait bisa membantu Pemkab Kupang dalam pembangunan Bendungan Manikin. Pembangunan bendungan ini bisa berjalan dengan baik jika semua bersatu, apalagi dana juga sudah tersedia langsung dari pusat.
“Meski ada hal yang menjadi persoalan dalam proses pengerjaan, kiranya kita yang hadir saat ini dapat memberi solusi terbaik dan transparan jika ada hambatan dan masalah yang terjadi di lapangan,” ujar Wabup.
Jerry Manafe juga mengucapkan terima kasih kepada Kapolres dan Kajari yang telah bersedia membantu proyek Bendungan Manikin agar bisa berjalan dengan baik. Dirinya berharap proyek ini tidak menjadi hambatan dan bisa diselesaikan sebelum akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo.
Kapolres Kupang AKBP FX Irwan Arianto pada kesempatan tersebut mengatakan, tujuan dari pertemuan ini kiranya semua pihak terkait bisa bekerja sama agar progress pembangunan Bendungan Manikin bisa dilaksanakan dan segera diselesaikan.
Kapolres Kupang menerangkan, proyek ini merupakan program prioritas nasional. Oleh sebab itu, dirinya bersama Kajari akan terus membantu melakukan pengawalan pada setiap proses pembangunan yang ada.
“Kami sudah melakukan pendekatan penggalangan suara hati masyarakat yang terdampak bendungan, dan dari permasalahan tentang 2 desa yang ada dan masyarakat juga sudah siap untuk melakukan pengukuran,” jelasnya.
AKBP FX Irwan Arianto juga berharap agar Bupati dan Wakil Bupati Kupang turut memfasilitasi pihaknya agar progress ini bisa berjalan dengan baik. BPN segera melakukan pengukuran dan dari BWS, rencana membangun fasilitas umum yaitu Kapela/Gereja untuk segera dibangun.
Sebagai Kapolres Kupang, dirinya hanya bisa memfasilitasi segala kebuntuan yang sudah terjadi selama 3 tahun ini. Besar harapannya agar proses pembangunan bendungan Manikin segera diselesaikan.
“Segala mekanisme maupun tahapan kedepan jika terjadi kendala dan hambatan sebaiknya harus dikomunikasikan dengan baik. Saya sarankan untuk membuat posko pengawalan pembangunan bendungan. Semoga rapat ini progresnya bisa diimplementasikan di lapangan. Saya jamin keamanan yang ada disekitar Bendungan Manikin,”tegasnya.
Lebih lanjut, Kajari Kabupaten Kupang Ridwan Ansar mengatakan, terkait posko dan fasilitas umum yang disampaikan Kapolres Kupang, kiranya segera dilaksanakan demi untuk kepentingan masyarakat.
Ansar melanjutkan, pembangunan bendungan Manikin ini berada di kawasan hutan yang juga berdekatan dengan tempat tinggal masyarakat.
“Sepakati langkah yang akan kita ambil, turun ke lapangan dan lakukan pengerjaan agar jangan hanya menjadi wacana namun harus bangkit untuk melaksanakan pembangunan bendungan Manikin. Kita sama-sama kawal dan menikmati manfaat dari bendungan ini,” ujarnya.
Sedangkan Perwakilan Kepala BPKH (Balai Pemantapan Kawasan Hutan) Wilayah XIV Kupang, Kustanto menerangkan, kegiatan penataan batas sudah dimulai awal 2021, dan terkait bagian dari genangan, sudah menjadi bagian review tata ruang dan sudah di luar kawasan hutan dan setelah selesai, itu merupakan bagian dari pihak BPN untuk menindaklanjuti.
Selanjutnya, dari perkembangan proses, baru diselesaikan sebagian yaitu 6 desa dan masih tersisa 2 desa. Berbagai persoalan yang terjadi di lapangan waktu lalu, kiranya bisa disepakati untuk diselesaikan bersama saat di lapangan.
Dirinya menegaskan akan sesegera mungkin menyelesaikan persoalan tapal batas tentunya dengan dibantu oleh TNI/Polri dalam pengawalan. Ia juga berharap semoga pihak BPN bisa melakukan pengukuran di bagian genangan barat sungai.
Kepala Kantor BPN Kabupaten Kupang Bernadus Poy, mengatakan bahwa pihak BPN siap secara simultan untuk pengukuran 2 desa namun dengan syarat memberi pernyataan hasil dari rapat saat ini.
Pada kesempatan ini juga, Perwira Penghubung Kodim 1604 Parada Napitupulu juga mengatakan bahwa pihak TNI juga akan membantu kelancaran pembangunan baik dalam tahap negosiasi hingga mengawal tim dalam melakukan pengukuran.
Satuan kerja BWS II Franky Welkis juga bicara pada kesempatan tersebut, bahwa Ia memohon bantuan pengawalan agar setelah ini tidak ada lagi hambatan yang terjadi di lapangan. Dengan sudah terukurnya sebagian desa, bisa dibayarkan terlebih dahulu dengan mekanisme yang ada.
“Harapan kami juga kiranya ada asas manfaat yang diperoleh bagi Kabupaten Kupang. Terkait fasilitas umum, akan segera dilaksanakan dan kiranya dibantu agar lahan bisa diakses sehingga harapan masyarakat segera dilaksanakan,” tutup Welkis.
Bupati Kupang Korinus Masneno yang juga hadir, mengharapkan agar masalah pembangunan bendungan Manikin bisa segera diselesaikan. Di mana, sebelumnya sudah dilakukan rapat diikuti dengan berita acara kesepakatan untuk ditindaklanjuti. Namun, muncul permasalahan pada proses pembangunan bendungan Manikin. Ia berharap agar pengukuran tapal batas dari 2 desa yang tersisa harus segera diselesaikan.
“Kalau kita mau cepat, pengukurannya bisa dipercepat juga. Umumkan saja peta 6 desanya, agar masyarakat mengetahui bahwa kita ada bersama-sama dengan mereka dan proses pengerjaannya sedang berjalan. Yang penting proses ini jalan agar masyarakat tidak merasa ditipu oleh pemerintah,” tegas Bupati Korinus.
Laporan: Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pemkab Kupang
