Kupang-InfoNTT.com,- Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat membuka secara resmi sosialisasi Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia (RAN-PASTI), yang berlangsung di Aston Kupang Hotel & Convention Center, Jumad 4 Maret 2022.
Turut dihadiri Bupati Kupang Korinus Masneno, selaku pengarah Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Kupang, hadir bersama Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Kupang, Damaris Masneno Mooy, selaku wakil ketua pelaksana TPPS.
Turut mendampingi Bupati Kupang, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab.Kupang (DP2KBP3A) Yesai Lanus, selaku Ketua Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga, Perwakilan dari Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (BP4D) Kab.Kupang, Theresia Ili, selaku Ketua Bidang Koordinasi dan Konvergensi, dan Kabag Prokopim, Martha Para Ede.
Gubernur NTT, Victor Bungtilu Laiskodat juga didampingi oleh Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Dr.(H.C) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K). Dan diikuti para Bupati, Ketua TP PKK se-Prov NTT, Wakil Walikota Kupang serta undangan lainnya, baik yang hadir secara luring maupun daring.
Menurut Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo, dalam sambutannya mengatakan, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, BKKBN ditunjuk menjadi ketua pelaksana dalam TPPS Tingkat Pusat. Salah satu tugas utama tim pelaksana adalah melakukan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi program dan kegiatan percepatan penurunan stunting dengan Pemerintah Daerah Provinsi, Kab/Kota, Pemerintah Desa dan Pemangku Kepentingan.
Hasto Wardoyo menyampaikan, RAN – PASTI akan menjadi acuan dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting. Di mana secara rinci mengenai pemantauan pelaporan, evaluasi, juga pendanaan stunting di daerah.
Khusus NTT, Hasto menyebut sebelumnya tahun 2021 tersedia anggaran 114,26 miliar dari pemerintah pusat, dan tahun 2022 bertambah menjadi 123,344 miliar. NTT termasuk salah satu dari 12 provinsi prioritas yang memiliki prevalensi stunting tertinggi.
Lanjutnya, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, target nasional penurunan stunting di Indonesia tahun 2024, harus menurun menjadi 14%. Karena itu, dibutuhkan keseriusan Pemerintah dalam menangani persoalan stunting mulai dari tingkat provinsi, kabupaten dan kota, kecamatan, kelurahan hingga desa.
“Kerjasama dan keterlibatan aktif seluruh pihak untuk bersama-sama mewujudkan Indonesia Emas 2045, diyakini bisa terwujud melalui upaya percepatan penurunan stunting. Selain itu juga pentingnya program pendampingan konseling dan pemeriksaan kesehatan dalam tiga bulan pra nikah kepada calon pengantin,” ujarnya.
Hasto menjelaskan, sasaran utama adalah remaja perempuan, ibu hamil dan pasangan suami-istri muda. Konsep pre wedding, pre konsepsi tentang kesehatan itu penting. Pre konsepsi dalam pemeriksaan kesehatan seperti HB/Hemoglobin tidaklah membutuhkan biaya mahal dan penting untuk diperhatikan.
“Kunci pencegahan stunting adalah dengan sosialisasi terkait kehidupan 1000 hari kehidupan untuk anak kepada ibu hamil dan pasutri muda melalui informasi edukatif terkait stunting,” ungkapnya.
Sementara Gubernur NTT Victor Laiskodat dalam arahannya menyampaikan, indikator penurunan stunting akan menjadi salah satu parameter keberhasilan kepala daerah dalam menyejahterakan masyarakat dan memacu kemajuan pembangunan daerah.
Menurut Gubernur, Kepala Daerah harus punya motivasi lakukan perubahan-perubahan, sesuai perencanaan yang komprehensif dalam upaya penurunan angka stunting, dimulai dari rencana aksi nyata dari desa.
“Bupati harus turun ke desa, harus menguasai data tentang jumlah ibu hamil di desa-desa. Para Kepala Daerah lakukan propaganda pergerakan penurunan stunting. Identifikasi ibu hamil itu perlu dilakukan. Kegiatan hari ini pastinya membutuhkan biaya yang tidak sedikit, jangan sekedar hadir untuk dapatkan teori, tapi nanti tidak ada aksi nyata di lapangan atau tidak ada hasil yang membanggakan,” tegasnya.
Gubernur meminta kepala daerah membuktikan dengan komitmen bahwa cegah stunting itu penting, anggaran ada, sumber daya ada, regulasi ada, kalau tidak berjalan optimal dan maksimal, apa kualitas kepemimpinan.
”Tinggalkan kerja lama kita yang biasa-biasa saja. Gunakan target paksa. Contohnya, paksa Kepala desa untuk bergerak, tak hanya itu jajaran pemerintah terkait, harus dipaksakan untuk bergerak maju, cepat, kerja luar biasa dalam mengatasi masalah stunting. Berbuat kasih kepada sesama itu sangat dimuliakan Sang Pencipta. Dengan menolong orang lain dalam masa-masa sulit, sama dengan menolong diri sendiri, mari sama-sama kita cegah stunting,” tutup Gubernur NTT.
Laporan: Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pemkab Kupang
