Oelamasi-InfoNTT.com,- Melewati berbagai dinamika di ruang sidang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kupang akhirnya resmi membentuk panitia khusus (pansus) untuk melakukan uji petik terhadap berbagai bantuan dan juga anggaran bencana tanggap darurat badai seroja, Selasa (18/5/2021) siang.
Keputusan ini diambil DPRD Kabupaten Kupang yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Yohanis Mase, melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pemerintah Kabupaten Kupang yang dihadiri oleh Wakil Bupati Kupang dan Sekda.
Pantauan media ini di ruang sidang DPRD Kabupaten Kupang, pembentukan Pansus ini dibuat setelah mendengarkan penjelasan dari pemerintah melalui BPBD terkait berbagai bantuan yang diduga mendapat kritikan dari masyarakat.
“Kita dari lembaga DPRD ingin meluruskan berbagai laporan yang masuk agar bisa diluruskan. Hal ini dilakukan agar pemerintah tidak disalahkan dalam proses penyaluran bantuan,” ujar Anis Mase.
Menurutnya, apa yang dilakukan oleh DPRD merupakan suatu hal yang harus didukung agar masyarakat bisa percaya bahwa pemerintah sudah bekerja secara baik dan benar dalam hal menyelesaikan problematika penanganan bencana di Kabupaten Kupang.
Hal yang sama disampaikan Yoseph Lede. Dirinya meminta agar pemerintah harus mampu dan bisa paparkan serta menyajikan data bencana secara akurat.
“Ini harus dijelaskan secara baik, bagaimana tahapan pendataannya baik bantuan maupun korban bencana, proses penyaluran. Jika ada persoalan yang ditemukan maka kita bisa sama-sama mencari solusi,” ujarnya.
Menanggapi pembentukan pansus bencana seroja ini, Wakil Bupati Kupang Jerry Manafe mengapresiasi DPRD Kabupaten Kupang. Dirinya berharap agar pansus bisa bekerja secara baik untuk meluruskan berbagai informasi yang beredar di luar terkait penanggulangan dan penanganan bencana.
“Hari ini RDP dengan DPRD, dan tadi pak Bupati tidak bisa hadir karena sedang mengikuti kegiatan rapat tapal batas antara kabupaten dan kota di provinsi, sehingga saya yang hadir bersama Sekda dan beberapa OPD,” ujarnya.
Jerry berpendapat bahwa RDP mengenai bantuan-bantuan bencana seroja ini baik, karena memang salah satu fungsi DPRD adalah pengawasan. Bantuan yang diberikan kepada masyarakat pun melalui berbagai sumber, dan jika nanti ada temuan bisa disampaikan untuk diselesaikan.
“Saya kira kita mesti pilah, tapi kalau memang ada informasi atau ada hal hal seperti surat masuk ke DPR, ya silahkan dicari tahu, karena tadi saya dengar ada pertanyaan mengenai bantuan dari Budha Tzu Chi. Budha Tzu Chi ini adalah salah satu yayasan besar dari Jakarta yang mereka turun ke sini, sebenarnya bukan dengan kita di kabupaten, tetapi dengan provinsi, dan mereka bukan saja bagi di Kabupaten Kupang tetapi juga di Flores dab daerah lainnya di NTT,” jelasnya.
Ditambahkan Wakil Bupati, tim dari Yayasan Budha Tzu Chi kemudia meminta dirinya untuk mendampingi. Yang mana, apa yang diberikan oleh Budha Tzu Chi ini disalurkan secara langsung kepada masyarakat, mereka tidak mau menitip atau memberikan lewat pihak lain.
“Saya hadir dan melihat langsung serta berterima kasih karena ini bantuan ini tulus kepada masyarakat. Jadi jika ada yang sampaikan bahwa bantuan yang disalurkan Budha Tzu Chi ini diambil kembali, maka itu tidak benar dan yang bicara harus mampu bertanggungjawab. Karena semua bantuan Budha Tzu Chi dicatat dan langsung dipertanggungjawabkan di tempat,” jelas Wabup Kupang.
Jerry Manafe juga memastikan bahwa segala bantuan yang didampingi olehnya bisa dipertanggungjawabkan, semuanya didata oleh Yayasan Budha Tzu Chi, berupa berita acara dan juga laporan visual serta foto-foto.
“Jadi kalau memang pembentukan pansus ini untuk tujuan baik, maka kita dukung. Namanya manusia terkadang kita sempurna, mau sehebat apapun kita manusia, jika bencana yang tidak diduga ini datang, tentu kita juga kemampuan sangat terbatas. Namun sebagai pelayan masyarakat, maka berbagai upaya dilakukan demi kebutuhan rakyat,” ungkap Jerry.
Wilayah Kabupaten Kupang yang cukup luas, menurut Jerry, sudah semestinya dikerjakan dan diawasi secara bersama-sama. Jadi selain turun memantau atau mengawasi, DPRD juga harus memberikan solusi bagi eksekutif.
“Pada intinya kita semua menginginkan daerah ini menjad baik. DPRD bekerja untuk rakyat, saya bersama pak Bupati dan Sekda pun bekerja untuk rakyat. Mari kita sama-sama berbenah untuk menjadikan daerah ini lebih baik lagi,” pungkasnya.
Laporan: Chris Bani
