Oeekam-InfoNTT.com,- Puluhan warga dari berbagai desa di Kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten TTS didampingi Pengurus Anak Cabang (PAC) Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) setempat menggelar aksi damai, Senin (07/9/2020) di depan kantor Desa Oe’ekam dan Kantor Camat Amanuban Timur.
Dikoordinir ketua PAC, Absalom Sabat dan Koordinator Lapangan (Korlap), Yetris Sopaba melakukan orasi di depan kantor desa sebelum akhirnya diterima Kepala Desa Oeekam, Jeyoda.E. Nabunome untuk beraudiens. Aksi ini terkait penetapan hingga pelantikan perangkat desa.
Pada kesempatan tersebut, Absalom Sabat mempertanyakan peringkat satu, dua dan enam yang tidak diakomodir, namun justru peringkat sembilan dan tiga belas yang diakomodir sebagai perangkat Desa. Peserta aksi mewakili masyarakat juga menegaskan bahwa masyarakat butuh keadilan, dab meminta penjelasan dari kepala Desa Oe’ekam.
Lebih lanjut Absalom mengatakan, semangat Presiden Jokowi membangun dari desa dan hal dibuktikan lewat gelontoran dana ke desa, namun tidak dikelola dengan baik sehingga tidak ada perubahan. Membangun desa perlu SDM yang mumpuni, dan diharapkan melalui seleksi perangkat desa, bisa menghasilkan aparatur yang berkualitas, tetapi kini hasilnya justru sebaliknya dari harapan.
“Kami duga ada kepentingan tertentu dalam penetapan perangkat desa, di mana ada faktor suka dan tidak suka sehingga ini berjalan diluar rel,” ujar Absalom.
Yang sangat disayangkan, empat perangkat lama yakni Imanuel Taek, Daniel Manes, Oksi Nesimnasi dan Nurmia Ale diakomodir kembali meski kinerja mereka dibawah standar, bahkan salah satunya sebagai bendahara yang diduga sebelumnya lakukan pembayaran kegiatan fisik proyek tahun-tahun sebelumnya meski pekerjaan masih terbengkalai hingga saat ini.
“Mestinya kepala desa mempertimbangkan hal-hal seperti ini, masa sudah jelas kemampuan dibawa rata rata tapi tetap diakomodir. Ini mau bangun desa atau hanya setingan agar bisa bekerjasama melakukan hal hal yang tidak baik. Orang seperti ini seharusnya tidak dipakai di Republik Indonesia,” tegas Absalom.
Pantauan media ini, situasi sempat memanas ketika ketua LPM mencoba mencela pembicaraan Absalom, sehingga memantik emosi warga yang ada, beruntung Kapolsek Amanuban Timur dan anggotanya berhasil mengendalikan situasi.
Jeyoda Nabunome, Kades Oe’skam usai audiens mengatakan tuntutan Pospera ini untuk semua desa di Amanuban Timur. Sedangkan terkait perangkat desa yang dilantik, semuanya sudah melalui tahapan sesuai Pergub 38.
“Kewenangan kami hanya memberi usulan kepada Camat, yang kemudian memberi rekomendasi. Desa Oe’ekam adalah desa swakarya yang mana ada tujuh formasi, sehingga sesuai aturan mengusulkan peringkat 1 sampai 14,” ungkap Kades.
Peserta aksi kemudian bergerak ke kantor Kecamatan Amanuban Timur, namun tidak bertemu Camat Jhon Asbanu karena sedang tidak berada di tempat dan warga hanya bertemu dengan Sekretaris Kecamatan (Sekcam).
Sementara itu Sekcam Amanuban Timur mengatakan, kewenangan ada pada kepala desa, namun tersedia ruang bagi kades konsultasi ke kecamatan dan menurutnya ini sedikit kontroversi.
Warga yang tidak puas dengan hasil pertemuan dari kedua pihak ini, kemudian akan melanjutkan kasus ini ke Bupati TTS. Hal ini dilaporkan agar ada titik terang tentang perekrutan perangkat desa di Kacamatan Amanuban Timur.
Laporan: Welem Leba
