Oelamasi-InfoNTT.com – Sidang pembahasan APBD 2021 dibuka secara resmi oleh Ketua DPRD Kabupaten Kupang, Selasa 24 Nopember 2020, di ruang rapat utama DPRD Kabupaten Kupang. Mungkinkah sidang yang akan membahas nasib seluruh masyarakat untuk tahun anggaran 2021 alami deadlock?
Sidang IV Masa Persidangan I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang terancam deadlock, lantaran Pemerintah Kabupaten Kupang belum menyodorkan standart harga sebagai acuan menghitung harga satuan dalam Rancangan APBD 2021.
Anggota DPRD Kabupaten Kupang, Anton Natun, Rabu (25/11) mengatakan, materi persidangan yakni standart harga tidak disiapkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Sekda.
Walau telah dibuka secara resmi, sidang terpaksa ditunda sampai pemerintah dapat menyediakan standart harga sebagai acuan merumuskan harga satuan dalam Rancangan APBD 2021.
“Kemarin kan tidak ada materi untuk sidang jadi kami minta tunda saja sampai ada materi sidang,” ujar Anton Natun.
Menurut Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Kupang ini, pemerintah melalui tim anggaran berjanji akan menyediakan materi sidang pada Rabu 25 Nopember 2020.
Jika mengacu pada Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Katanya, standart harga menjadi mutlak untuk disiapkan oleh TAPD Kabupaten Kupang. Adanya stadart harga dimaksudkan agar Pemerintah dan DPRD dalam melakukan fungsi anggaran dapat melakukan koreksi secara bersama terhadap rancangan APBD yang diajukan Pemerintah.
Menurut Anton Natun, jumlah pagu dana setiap item yang tertera dalam RAPBD masih sangat kabur, lantaran standart harga sebagai acuan menghitung anggaran tidak disodorkan bersamaan dengan KUA-PPAS.
Pimpinan DPRD Kabupaten Kupang pun telah melayangkan surat sebanyak 3 kali ke Pemkab Kupang, namun hingga pembukaan sidang pun apa yang diminta lembaga DPRD belum dipenuhi pemerintah.
Ia mengaku kecewa terhadap kinerja TAPD yang dipimpin oleh Sekda Obet Laha. “Ketua TAPD harus lebih baguslah. Ketua TAPD harus lebih tajam, harus lebih bagus,” ujar Anton. (Jessy)
