Amfoang-infontt.com,- Pembangunan yang berbasis pedesaan diberlakukan untuk memperkuat fondasi perekonimian negara, mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan perkembangan antar wilayah, sebagai solusi bagi perubahan sosial, desa sebagai basis perubahan.
Dalam realisasi, pembangunan pedesaan memungkinkan sumber-sumber terkait pertumbuhan ekonomi digerakkan ke pedesaan, sehingga desa dapat menjadi tempat yang menarik dimana sebagai tempat tinggal dan mencari penghidupan.
Infrastruktur desa seperti irigasi, sarana dan prasarana transportasi, listrik, telepon, sarana pendidikan, kesehatan dan sarana- sarana lain yang dibutuhkan pun harus bisa disediakan agar dapat memungkinkan desa maju dan berkembang.
Bagaimana jika potensi yang ada di suatu desa sudah cenderung kelihatan sebagai daya tarik. Namun sampai pada kesiapan infrastruktur yang mendukung prosesnya tidak mampu menopang kehidupan ataupun keberlangsungannya.
Contohnya wilayah Amfoang yang terletak di Kabupaten Kupang, menjadi salah satu wacana politik yang indah bila berproses. Wilayah dengan ketersediaan alam yang mendukung dan juga sumber daya manusia yang mulai bangkit, dimana sampai saat ini bisa dilihat pada pembangunan desa yang hampir rata-rata setiap Kecamatan di Amfoang mulai terlihat suatu perubahan pada pembangunan.
Dana Desa pun mulai dikelola dengan bertujuan dapat membangun infrastruktur, serta mempermudah setiap aktifitas masyarakat di desa. Yang miris adalah wilayah Amfoang hampir tak tersentuh ketika Ayub Titu Eki (Bupati Kupang dua periode) memimpin. Dimana belum ada suatu pencanangan tentang pembangunan infrastruktur jalan yang menghubungkan antara setiap daerah (Kecamatan) di Amfoang yang anggarannya bersumber dari APBD II bahkan dari APBD I pun yang berkaitan dengan kebutuhan jalan raya Amfoang sampai saat ini, seolah-olah tidak diprioritaskan.
Pembangunan berskala kecil dengan memanfaatkan dana desa membawa suatu dampak positif bagi ketersediaan infrastruktur yang ada di wilayah Amfoang. Bisa dilihat sendiri ketika berkunjung ke Amfoang.
Mulai dari pembangunan jalan desa, pengadaan fasilitas pemberdayaan di Desa, dan tentunya semangat masyarakat dalam mengembangkan setiap program Desa. Yang menjadi kendala setiap proses pambangunan desa di wilayah Amfoang yakni medan jalan (kondisi jalan) ke Ibukota Kabupaten yang rusak berat dan ditambah lagi dengan harus melewati kurang lebih 30 sungai.
Amfoang sebagai salah satu wilayah yang ada dalam tubuh pemerintah Kabupaten Kupang, yang letaknya berada di bagian utara dan juga berbatasan langsung dengan negara tetangga Timor Leste. Amfoang menjadi tapal batas NKRI dan juga wilayah terdepan NKRI.
Ini sudah seharusnya menjadi perhatian kusus bagi pemerintah daerah, provinsi dan juga pusat. Bisa dilihat sendiri jika pembaca mengelilingi Amfoang, sangat kurangnya perhatian dari pemerintah.
Haruskah ini menjadi potret negeri Ini? Ataukah dengan sengaja desa yang ada di wilayah Amfoang harus terisolir dengan pembangunan mereka? Apakah harus diam dengan kekayaan alam Amfoang ini atau nantinya dijadikan sebagai daya tarik Investor saja? Semoga kelak ada jawaban yang tepat untuk berbagai pertanyaan diatas.
Harapan besar masyarakat Amfoang agar dapat diberikan kesetaraan pembangunan. Jangan hanya dijadikan sebagai lumbung politik untuk mencapai suatu kedudukan. Masyarakat Amfoang sendiri cukup bahagia ketika mereka masih bisa diberikan nafas kehidupan. Namun sebaliknya yang harus merasakan kepedihan adalah mereka yang belum pernah membuktikan apa yang mereka janjikan di Amfoang ketika pesta demokrasi tiba.
Sedihnya pembangunan desa (dari anggaran dana desa) lebih terlihat menonjol dari pada pembangunan fisik yang menjadi kebutuhan masyarakat seperti sarana dan prasarana jalan (jalan trans Amfoang) yang sama sekali belum ada perubahan signifikan.
Masyarakat harus terisolir dimusim hujan, dikarenakan banjir yang melanda. Oleh karena itu, sudah seharusnya Amfoang diberikan kesetaraan pembangunan yang benar-benar dapat mendukung aktifitas masyarakat Amfoang sekarang.
Jangan hanya bisa mengintervensi Dana Desa saja, lalu APBD yang ada disimpan diam-diam? Seharusnya pemimpin daerah melihat yang tak terlihat, menyentuh yang tak tersentuh serta melayani dengan sungguh bukan duduk dan berpangku tangan. Semoga
