Kupang-infontt.com,- Menyikapi dana optimalisasi yang sedang merenggut karir politik para pengolah kekuatan politik di negeri ini, secara sederhana masyarakat yang memahami bahwa lembaga yang di anggap berkapasitas sebagai penyambung lidah harus terjerat dalam tindakan pelangaran hukum. Partai politik sebagai penggerak politik tentunya harus memberikan suatu peran dalam menyikapi persoalan tersebut.
Ketua DPD I Partai Golkar Propinsi Nusa Tenggara Timur Melki Laka Lena juga angkat bicara ketika ditemui infontt.com, Minggu (23/09/2018) siang usai acara Pembukaan Kampanye Partai Golkar di Gedung Golkar NTT Kupang.
Melki menyampaikan, dirinya bersama dengan seluruh pengurus Partai Golkar telah sepakat agar segera terlaksana pembersihan APBN, dimana telah disetujui agar dana optimalisasi yang bersumber dari APBN dapat di kembalikan kepada Negara.
Bersama seluruh kader Golkar NTT, Laka Lena sangat mendukung tekad baik Melchias Markus Mekeng untuk mengembalikan dana optimalisasi ke Negara. Melki juga mengatakan bahwa etikad seperti ini dapat memberikan kualitas baik bagi track record Partai berlambang beringin ini di Indonesia.
“Kami sudah rapat di tingkat DPD I bersama seluruh Ketua Fraksi dan anggota Fraksi Partai Golkar serta seluruh DPD II, dan semuanya telah memenuhi kesepakatan lewat rapat untuk menyetujui serta mendukung dana optimalisasi dari DPP Partai Golkar melalu fraksi DPR RI yang berada pada Melchias Marcus Mekeng itu di kembalikan ke Negera. Hal ini kami sepakati agar pola keuangan Partai Golkar bersih, sehat dan terbuka sehingga bisa terbantahkan semua anggapan terhadap Partai Golkar selama ini, dimana selalu disangkut pautkan soal masalah hukum,”tegas Melki.
Bagi Melki, Partai Golkar ingin mendorong APBN, APBD I dan APBD II yang bersih, dan yang diinginkan adalah APBN yang besar ini dapat digunakan untuk kepentingan rakyat serta terhindar dari tindakan pelanggaran hukum. Tekanan fiskal moneter juga di karenakan problem keuangan di negeri ini, di mana pengeluaran yang besar dan pendapatan yang sangat kecil.
Calon Anggota DPR RI ini juga berharap adanya responsible dari lembaga-lembaga terkait agar dapat menyikapi baik persoalan tersebut.
“Semoga ini menjadi langkah awal bersih-bersih APBN dengan cara di kembalikannya anggaran kepada pemerintah. Biarlah pemerintah yang mengelola anggaran tersebut,” ujar Laka Lena.
Selanjutnya Laka Lena dengan tegas menyampaikan bahwa Golkar NTT sudah menyiapkan strategi untuk mengatasi persoalan seperti yang terjadi di beberapa Daerah. Di mana Golkar NTT meminta agar seluruh Fraksi Partai Golkar, DPD Propinsi serta seluruh DPD Kabupaten/Kota Partai Golkar di daerah agar tidak melakukan permainan anggaran.
“Tidak boleh ada lagi anggaran-anggaran siluman, jangan main-main anggaran. Terkait dengan persoalan dana optimalisasi, Partai Golkar juga sudah melakukan komunikasi dengan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT, dan telah sepaham untuk bersih-bersih APBN,”tegasnya.
Media ini juga melakukan konfirmasi terkait persoalan ini kepada Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Propinsi NTT Hugo Rehi Kalembu yang juga hadir pada acara pembukaan kampanye partai Golkar NTT.
Hugo menjelaskan bahwa sampai saat ini DPRD NTT masih berjalan dengan fungsi secara konstitusi yang telah ditetapkan.
“Sebagai ketua fraksi, kami tidak mengenal dana optimalisasi, tentunya proses tersebut berbeda Antara DPR RI dan DPRD Propinsi, seluruh dana pun kami sudah jabarkan dan semua sudah terlaksana secara online semua. Jadi sebenarnya pembahasan APBD itu hanya dicocokan apakah sudah sesuai dengan DPA yang di sampaikan pemerintah,”jelasnya.
Menurut Hugo, Fraksi Partai Golkar DPRD NTT hanya sampai pada proses pembahasan, selebihnya sudah masuk dalam domain pemerintah, dan DPRD tidak mencampuri.
“Kami sudah intruksikan pada seluruh anggota Fraksi kita untuk di komisi-komisi segera mencocokan, apakah sudah sesuai dengan apa yang di tetapkan dan dengan apa yang di rencanakan. Sehingga kami juga selalu mengontrolnya, karena biasa pada proses tersebut ada bias,” ungkap Hugo.
Laporan: Rocky Tlonaen
Editor: Redaksi
