Kupang-InfoNTT.com,- Ketua Gerindra Kabupaten Kupang yang juga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kupang, Tome Da Costa, S.H bersuara tegas terkait persoalan tenaga kesehatan di Puskesmas Tarus, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, NTT.
Tome Da Costa kepada media ini, Rabu (15/01) mengatakan persoalan yang terjadi di Puskesmas Tarus menjadi catatan hitam pelayanan publik di Kabupaten Kupang. Kejadian ini tidak boleh terjadi lagi kedepan, maka dari itu Pemda harus menyikapinya secara serius.
“Kedepan Pemda harus taruh pemimpin yang secara kualitas dan klasifikasi terpenuhi serta dan attitude harus bagus. Jangan kasih jabatan karena ada unsur kedekatan keluarga. Kalau tidak ada kedekatan kekeluargaan kan kita bisa kontrol dan tegur ketika hal-hal seperti kejadian di Puskesmas Tarus itu terjadi,” ujarnya.
Menurut Tome, semestinya pemimpin itu harus terima kritikan baik dari luar instansi maupun dari bawahan. Ini agar evaluasi kinerja dalam internal pun bisa dilihat dan diperbaiki jika ada salah. Namun pemimpin yang enggan dikritik maka dipastikan pemimpin tersebut sedang bermasalah.
“Sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kupang, saya sangat tidak setuju dengan apa yang sudah dilakukan oleh Kepala Puskesmas Tarus kepada bawahannya. Ini sama dengan mencederai kepercayaan Pemerintah Kabupaten Kupang. Saya juga akan berdiskusi dengan Bupati dan Wakil Bupati Kupang terpilih agar setelah dilantik orang seperti ini diganti saja, dan dikembalikan ke pekerjaan semula. Tidak layak jadi pemimpin,” tegas politisi senior Gerindra ini.
Sedangkan terkait persoalan keuangan di Puskesmas Tarus, Tome juga memastikan akan berbicara dengan dua pimpinan DPRD agar hal ini menjadi atensi. Karena bagaimana pun hak-hak tenaga kesehatan harus diperhatikan dan dibayarkan.
“Kita sementara sidang penetapan Bupati dan Wakil Bupati Kupang serta penetapan pokir. Setelah itu, saya akan bicara bersama pak ketua dan ibu wakil untuk bisa membentuk pansus dan selidiki semuanya sampai tuntas. Para tenaga medis juga saya minta agar bersuara ke DPRD jika ada hal-hal yang bertentangan di instansi tempat bekerja. Jangan takut, karena DPRD pasti melindungi dan memperjuangkan hak-hak yang tersebut,” tutupnya.
Laporan: Chris Bani
