Jakarta-InfoNTT.com,- Wakil Gubernur NTT, Jhoni Asadoma melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Republik Indonesia dan bertemu langsung dengan Sekretaris Menko Infrastruktur, Ayodhia G. L. Kalake, Kamis (11/9/2025).
Kunjungan ini dihadiri jajaran pimpinan kementerian dan pejabat teknis terkait, serta pendamping dari Pemerintah Provinsi NTT yakni Staf Ahli Gubernur NTT Bidang Kesejahteraan Rakyat, Ady Endezon Mandala, Kepala Dinas PUPR Provinsi NTT, Benyamin Nahak, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTT Mahadin Sibarani, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT, Ondy Christian Siagian.
Dalam pertemuan tersebut, Wakil Gubernur NTT menyampaikan berbagai usulan strategis terkait percepatan pembangunan infrastruktur di Provinsi NTT. Fokus utama adalah peningkatan kualitas dan konektivitas infrastruktur jalan, jembatan, pelabuhan, irigasi, energi, telekomunikasi, hingga pengelolaan sampah yang ramah lingkungan.
Dirinya juga menyoroti pentingnya dukungan anggaran pusat untuk percepatan program-program ini guna menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah yang memiliki tingkat kemiskinan ekstrem dan tantangan geografis khas kepulauan.
Pada pertemuan tersebut juga, Jhoni Asadoma memaparkan terkait empat jembatan di Kabupaten Kupang yang mengalami rusak parah. Yakni Jembatan Kapsali sepanjang 100 meter dengan hitungan anggaran 55 miliar, Jembatan Termanu sepanjang 100 meter dengan hitungan anggaran 55 miliar, Jembatan Bipolo sepanjang 25 meter dengan hitungan anggaran 12,7 miliar dan Jembatan Nunpisa sepanjang 30 meter dengan anggaran 12,3 miliar.
Wagub Jhoni Asadoma secara detail menjelaskan kerusakan empat jembatan di Kabupaten Kupang tersebut. Yang mana rusaknya infrastruktur jalan dan jembatan dimaksud akibat bencana banjir di Provinsi NTT. Selain itu juga pentingnya konektifitas pada link ruas jalan tersebut karena menghubungkan ke pusat ekonomi, produksi pangan dan juga sebagai akses ke perbatasan negara Timor Leste (Oecusse).
Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI melalui arahan dan komitmen Sekretaris Menko Infra Avodhia G. L. Kalake berkomitmen memberikan fasilitasi penuh kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam percepatan pembangunan infrastruktur strategis di wilayah tersebut.
Menurut Kalake, komitmen ini mencakup dukungan koordinasi lintas kementerian dan lembaga teknis terkait, percepatan alokasi anggaran pusat, serta asistensi teknis guna memastikan pelaksanaan proyek berjalan optimal sesuai target nasional.
Kunjungan ini menjadi momentum penguatan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi NTT dan pemerintah pusat dalam mengawal dan memastikan keberlanjutan pembangunan infrastruktur yang strategis demi kemajuan dan kesejahteraan rakyat NTT.
Laporan: Chris Bani
