Oelamasi-InfoNTT.com,- Penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Kupang merupakan aspek vital dalam mendukung produktivitas pertanian lokal. Hal ini disampaikan Linden Sanam, Ketua Fraksi PAN DPRD Kabupaten Kupang, Jumat (10/1) malam.
Linden mengungkapkan, pada tahun 2025, alokasi pupuk bersubsidi untuk Kabupaten Kupang mencapai 13.500 ton, yang akan didistribusikan kepada petani selama musim tanam pertama dan kedua. Ada peningkatan dibanding 2024, karena itu Dinas Pertanian Kabupaten Kupang harus melakukan langkah-langkah antisipasi agar masalah kelangkaan pupuk subsisdi yang selalu terjadi setiap tahun tidak lagi terjadi di tahun 2025.
“Persoalan pupuk subsisdi setiap tahun adalah keterlambatan penyaluran pupuk yang sering kali tidak tersedia tepat waktu, terutama saat petani sedang membutuhkan untuk musim tanam. Hal ini disebabkan oleh kendala logistik, kurangnya koordinasi antara distributor, pengecer dan kelompok tani, atau jadwal distribusi yang tidak sesuai kebutuhan lapangan,” kata Linden.
Selain itu, penyaluran yang tidak tepat sasaran. Yang mana adanya laporan ke Fraksi PAN bahwa pupuk bersubsidi tidak selalu sampai kepada petani yang benar-benar membutuhkan. Sebagian alokasi pupuk diduga disalahgunakan oleh oknum yang menjual pupuk bersubsidi ke pihak lain dengan harga komersial.
“Ada juga masalah lain seperti kuota pupuk bersubsidi yang dialokasikan sering kali tidak mencukupi kebutuhan petani di daerah tertentu. Banyak petani mengeluh bahwa mereka hanya menerima sebagian kecil dari yang diusulkan dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK),” ungkap politisi muda Fatuleu ini.
Linden juga berharap tahun 2025 ini dinas pertanian dapat melakukan langkah-langkah antisipatif, seperti membuat perencanaan yang tepat dan akurat dan melakukan pemetaan kebutuhan pupuk bersubsidi berdasarkan wilayah, jenis tanaman, dan musim tanam.
Fraksi PAN juga meminta secara tegas dinas pertanian mengawal penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) agar sesuai dengan kebutuhan riil petani, dengan melibatkan kelompok tani dan pendamping lapangan, serta menyediakan stok cadangan di gudang penyimpanan strategis untuk antisipasi lonjakan kebutuhan atau keterlambatan distribusi.
Linde juga secara tegas meminta dinas pertanian melakukan efisiensi distribusi yang bekerja sama dengan distributor dan pengecer pupuk untuk menjamin kelancaran pasokan dan transportasi pupuk ke wilayah-wilayah terpencil. Menentukan jadwal distribusi sesuai dengan musim tanam dan memastikan pupuk sampai sebelum petani membutuhkannya.
“Saya akan berkoordinasi bersama teman-teman anggota DPRD komisi 2 dalam waktu dekat akan turun ke lapangan untuk melihat sejauh mana langkah-langkah
yang telah diambil oleh dinas untuk memastikan bahwa tahun ini tidak lagi terjadi kelangkaan pupuk subsidi,” ujarnya.
Laporan: Chris Bani
