Kupang-InfoNTT.com,- Dinas PUPR NTT mengusulkan anggaran sebesar Rp45.506.865.000 (empat puluh lima miliar lima ratus enam juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) kepada Pemerintah Pusat (Pempus) melalui Kementerian PUPR, untuk perbaikan tiga jembatan di Kabupaten Kupang.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga PUPR Provinsi NTT, Adi Mbuik saat diwawancarai media pada Rabu, 15 Januari 2025.
“Kami sudah mengusulkan anggaran ini sejak tahun 2024 untuk penanganan tiga jembatan tersebut, yaitu Jembatan Nunpisa, Bipolo, dan Kapsali,” ujar Adi.
Adi menjelaskan bahwa total anggaran yang diusulkan terdiri dari:
• Jembatan Nunpisa, berlokasi di Desa Oelatimo, Kecamatan Kupang Timur, membutuhkan anggaran Rp12.339.499.000 (dua belas miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) untuk penanganan sepanjang 25 meter.
• Jembatan Bipolo, di Kecamatan Sulamu, dengan anggaran Rp12.753.418.000 (dua belas miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta empat ratus delapan belas ribu rupiah) untuk panjang 25 meter.
• Jembatan Kapsali, di Desa Manubelon, Kecamatan Amfoang Barat Laut, membutuhkan Rp20.413.948.000 (dua puluh miliar empat ratus tiga belas juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dengan panjang penanganan 45 meter.
“Semua usulan ini diajukan untuk ditangani melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Jembatan Nunpisa sudah diusulkan ke Kementerian PUPR, tetapi hingga kini belum ada respon. Sama halnya dengan Jembatan Bipolo. Untuk tahun 2025, kami masih menunggu kepastian anggaran,” kata Adi.
Sementara itu, Jembatan Kapsali yang seharusnya direhabilitasi pada 2024, juga tertunda. Adi memastikan perbaikan akan dilaksanakan tahun ini.
“Kemungkinan besar Jembatan Kapsali akan dikerjakan pada 2025,” ujarnya.
Dampak Sosial Ekonomi
Putusnya Jembatan Nunpisa telah berdampak signifikan pada kehidupan masyarakat Kecamatan Sulamu dan Amfoang, yang kini terisolasi. Jembatan tersebut merupakan penghubung utama menuju Oelamasi, Ibu Kota Kabupaten Kupang, serta Kota Kupang, Ibu Kota Provinsi NTT.
“Jika jembatan ini tidak diperbaiki, warga akan kesulitan terutama saat musim hujan. Bahkan pasien dari puskesmas di Sulamu akan kesulitan dirujuk ke rumah sakit di Kota Kupang,” jelas Adi.
Sebagai catatan, Jembatan Nunpisa merupakan aset milik Pemerintah Provinsi NTT, sehingga perbaikan menjadi tanggung jawab provinsi. Adi berharap pemerintah pusat dapat segera memberikan dukungan melalui APBN untuk mempercepat perbaikan tiga jembatan tersebut.
Adi juga mengungkapkan bahwa Jembatan Nunpisa, yang putus pada malam pergantian tahun 2022 ke 2023 akibat banjir, hingga kini belum diperbaiki karena keterbatasan anggaran daerah. Ia berharap usulan melalui APBN segera mendapatkan tanggapan. (*korantimor.com)
