Soe-InfoNTT.com,- Ruas jalan provinsi Kolonakaf-Patu-Oepates, yang menjadi urat nadi perekonomian delapan kecamatan di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), kembali mengalami kerusakan parah. Jalan yang sudah lama menjadi perhatian ini kian menjerit, seolah menunggu sentuhan tangan negara yang tak kunjung tiba.
Di tengah keresahan warga, Anggota DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT) dari Fraksi Hanura, David Imanuel Boimau, angkat suara. Dengan nada tegas, ia mendesak Gubernur NTT, Melkiades Laka Lena, agar segera memerintahkan Dinas PUPR Provinsi melakukan penanganan darurat.
“Wilayah NTT memang luas, tetapi tidak boleh menjadi alasan membiarkan rakyat berjalan di atas penderitaan,” ujar David saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (2/12/2025).
Jalan ini vital untuk transportasi, distribusi barang, dan ekonomi rakyat. David meminta agar pemerintah provinsi menggunakan anggaran tanggap darurat untuk menangani kerusakan jalan ini.
Nada kritik David Boimau mengingatkan pada dialektika politik Bung Karno: bahwa kekuasaan negara harus berpihak kepada rakyat jelata, bukan sekadar pada laporan administrasi atau data-data teknis yang tak berdenyut rasa.
Politikus senior Hanura mengingatkan agar tidak ada pihak luar yang mencoba mencampuri penanganan teknis jalan provinsi. Kewenangan itu jelas. Jangan ada intervensi yang justru memperparah kondisi lapangan dan menghambat kerja teknis PUPR.
Warga delapan kecamatan di TTS semakin meradang. Mereka mempertanyakan kinerja para wakil rakyat dari dapil TTS yang dinilai absen ketika dibutuhkan.
“Kami perlu jalan, bukan janji yang diucap saat musim pemilu,” ungkap sejumlah warga penuh kesal.
Mereka menilai pemerintah provinsi dan Pemkab TTS terlalu terpaku pada protokoler dan administrasi, padahal kerusakan jalan sudah berdampak langsung pada biaya hidup, distribusi hasil panen, hingga keselamatan warga.
“Ini bukan sekadar soal berkas dan tandatangan. Ini soal hidup rakyat. Tanggap dong,” ujar mereka.
Desakan bahkan keluhan warga lainnya yang paham tata kelola pemerintahan justru minor dialamatkan kepada instansi teknis. Mereka menilai PUPR kerap mengulang alasan yang sama dari tahun ke tahun.
“Jangan pakai alasan efisiensi anggaran, anggaran tidak ada, minyak tidak ada, dan seribu alasan lain. Kalau minyak tidak ada, DPRD yang kemarin dapat suara rakyat harus ikut tanggung jawab,” kata seorang warga dengan nada tinggi.
Mereka juga menegaskan bahwa peralatan berat milik PUPR baik provinsi maupun kabupaten sebenarnya dapat dimobilisasi untuk penanganan sementara, namun seperti tidak dimaksimalkan.
Kepala Dinas PUPR Provinsi NTT, Beny Nahak, diharapkan segera merespon terkait langkah yang akan diambil pemerintah provinsi untuk menanggulangi kerusakan di ruas jalan Kolonakaf-Patu-Oepates.(Fajar Timor)
Editor: Chris Bani
