Deasy Ballo Berang, Kontraktor Diduga Kerja Jalan Lapen Kuledoki Asal Jadi dan Hasilnya Buruk

Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Kupang, Deasy Ballo-Foeh

Oelamasi-InfoNTT.com,- Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Kupang, Deasy Ballo-Foeh mengkritisi berbagai proyek Dinas PUPR yang dikerjakan asal jadi. Hal ini dikatakan Deasy Ballo di sela-sela sidang anggaran induk Kabupaten Kupang tahun 2022, Selasa (29/11) siang di aula sidang DPRD Kabupaten Kupang.

Salah satu proyek yang dikritik adalah proyek jalan lapen Kuledoki di Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang. Di mana jalan tersebut yang berhadapan langsung dengan Civic Center Oelamasi (kantor Bupati Kupang) ini dikerjakan asal jadi.

Bacaan Lainnya

“Jalan ini sudah bertahun-tahun tidak diperhatikan dan merupakan pergumulan masyarakat setempat, jadi tahun 2022 kami anggarkan agar dikerjakan karena berhadapan langsung dengan civic center. Tapi yang terjadi sekarang pekerjaannya buruk sekali,” ungkap Deasy Ballo.

Politisi senior PDIP ini juga meminta Dinas PUPR Kabupaten Kupang segera memanggil kontraktor dan tegur agar fungsi pengawasan dinas bisa berjalan. Ia berharap segera ditindaklanjut dengan harapan uang negara miliaran rupiah tidak terbuang secara cuma-cuma.

“Jujur saja pekerjaannya tidak baik. Ini mungkin belum sampai tahun depan jalannya sudah rusak. Saya minta kepada dinas PU segera panggil kontraktor pelaksana dan ditegur karena menurut saya pekerjaannya buruk sekali,” tegasnya.

Deasy menambahkan, banyak proyek di Kabupaten Kupang akhir-akhir ini sangat mengecewakan DPRD khususnya Komisi III. Maka dalam waktu dekat dewan akan turun dan melakukan uji petik di lapangan.

“Setelah sidang anggaran, kami Komisi III akan turun melihat ruas jalan di Kuledoki, karena terkesan pekerjaannya asal jadi khususnya menuju ke persawahan Kuledoki,” jelasnya.

Selanjutnya, Deasy Ballo juga meminta kepada pemerintah daerah, agar dalam setiap tahapan pembangunan, perencanaan harus dibuat secara matang. Hal ini dimaksud agar pembangunan benar-benar bisa dirasakan masyarakat dan tidak menimbulkan persoalan baru.

Ia mencontohkan kasus jalan Matani, setelah selesai pekerjaan kontraktor meninggalkan pekerjaan rumah, yang mana luapan air atau banjir ketika musim hujan meluap ke rumah-rumah warga. Artinya pekerjaan tidak ada sistem drainase pembuangan air yang baik.

Deasy juga membuka kasus lain seperti ruas jalan Taklale-Nunkurus, Babau-Nunkurus, yang juga menimbulkan persoalan karena tidak ada sistem drainase atau pembuangan air sehingga jalannya sudah dihotmix bahkan dilapen tapi rumah penduduk mengalami genangan air di musim hujan.

“Nah ini sama dengan kita selesaikan yang satu lalu timbulkan persoalan lain, karena lemahnya fungsi pengawasan dinas terkait tidak jalan. Ini kemudian menimbulkan persoalan dan pengeluhan masyarakat. Memang kita berharap dengan pembangunan jalan, masyarakat dapat terbantu. Memang terbantu, jalan tidak lagi rusak tapi ada genangan air dan jikakalau hujan besar maka pasti menimbulkan genangan air bahkan rumah warga bisa tergenang,” tandasnya.

Laporan: Chris Bani

Pos terkait