Penulis : Chris M. Bani (Anggota KNPI Kabupaten Kupang)
Kupang,- Rendahnya kualitas pelayanan publik merupakan salah satu sorotan yang diarahkan kepada birokrasi pemerintah antah berantah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Perbaikan pelayanan publik di era reformasi merupakan harapan seluruh masyarakat, namun dalam perjalanannya, ternyata tidak mengalami perubahan yang signifikan.
Berbagai tanggapan masyarakat justru cenderung menunjukkan bahwa berbagai jenis pelayanan publik mengalami kemunduran yang sebagian di tandai dengan banyaknya penyimpangan dalam layanan publik tersebut. Sistem dan prosedur pelayanan yang berbelit-belit dan sumber daya manusia yang lamban dalam memberikan pelayanan juga merupakan aspek layanan publik yang banyak disoroti.
Dalam bidang pelayanan publik, upaya-upaya telah dilakukan dengan menetapkan standar pelayanan publik untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat, murah dan transparan. Namun upaya tersebut belum banyak dinikmati masyarakat.
Hal tersebut terkait dengan pelaksanaan system dan prosedur pelayanan yang kurang efektif, berbelit-belit, lamban, tidak merespon kepentingan pelanggan, dan lain-lain adalah sederetan atribut negative yang ditimpakan kepada birokrasi saat ini.
Hal yang membuat birokrasi lemah kinerja adalah mekanisme yang sangat hirarkis. Ini terlihat dari budaya kerja bahwa setiap pekerjaan atau urusan harus menunggu petunjuk, perintah, dan persetujuan dari atasan. Akibat dari kreativitas, inisiatif dan sikap kemandirian para birokrat yang kurang berkembang.
Kini masyarakat antah berantah hanya bermimpi, kelak tidak dikenal lagi birokrasi pemerintah daerah yang menjalankan fungsi-fungsi dengan hanya bersandar pada sentimen kedaerahan yang berujung pada egoisme daerah dan menjebak birokrasi, yang hanya melayani kepentingan keluarga dan wilayah tertentu, tetapi melupakan substansi dan esensi fungsi pemerintah yang melayani masyarakat seutuhnya. Semoga
