Peranan Pengacara dalam Penanganan Kasus Pembunuhan Ibu dan Anak di Kota Kupang

Oleh : RIAN VAN FRITS KAPITAN, S.H., M.H

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana)

Bacaan Lainnya

RB secara resmi telah ditetapkan oleh Penyidik Polda Nusa Tenggara Timur sebagai tersangka atas dugaaan tindak pidana pembunuhan terhadap Astrit Manafe dan Lael Maccabee.Penetapan tersangka itu tertuang dalam Surat Perintah Penetapan Tersangka Nomor. SP-Tap tsk/58/XII/2021/Ditreskrimum tanggal 2 Desember 2021. Penyidik juga langsung melakukan penahanan terhadap RB pasca ia ditetapkan sebagai tersangka.

Tindak pidana yang disangkakan kepada RB adalah tindak pidana pembunuhan dalam Pasal 338 dan Pasal 340 KUHP. Pasal 338 KUHP menetapkan :barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama 15 tahun,  sedangkan Pasal 340 KUHP menetapkan : barang siapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu, merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu, dengan pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun. Kedua pasal tersebut dalam hukum pidana disebut sebagai delik materil, artinya jenis perbuatan pidana yang menitikberatkan kepada akibat yang timbul dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Akibat dari perbuatan pelaku yang dititikberatkan dalam kedua pasal tersebut adalah korban kehilangan nyawanya/mati, tanpa adanya kematian korban, maka seseorang tidak dapat dijadikan tersangka dan dihukum menggunakan Pasal 338 maupun Pasal 340 KUHP tersebut.

Walaupun demikian sebenarnya terdapat perbedaan antara kedua norma hukum itu, yaitu pada unsur “dengan rencana terlebih dahulu. Unsur ini melekat/inherent dalam Pasal 340 KUHP, namun tidak dalam Pasal 338 KUHP. Inilah mengapa Pasal 340 sering disebut sebagai tindak pidana pembunuhan berencana, sedangkan Pasal 338 KUHP hanya disebut sebagi tindak pidana  pembunuhan biasa. Dengan adanya unsur “dengan rencana terlebih dahulu, maka dalam tindak pidana pembunuhan berencana, pelaku membutuhkan waktu untuk bepikir secara tenang sebelum melaksanakan pembunuhan dan ini menjadi beban berat yang harus dibuktikan oleh Penyidik maupun Penuntut Umum dalam persidangan nantiya, sementaradalam tindak pidana pembunuhan biasa pelaku tidak  membutuhkan waktu untuk bepikir secara tenang sebelum melaksanakan pembunuhan atau antara niat untuk membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan oleh pelaku merupakan suatu kesatuan.

Setelah RB ditetapkan sebagai tersangka, maka RB didampingi oleh Tim Pengacaranya, yaitu : Yance Thobias Mesakh, Beni Taopan, Harri Pandie, Amos Lafu, dan Narita Krisna Murti. Namun ironisnya Tim Pengacara dari RB malahan mendapat bullyan dari masyarakat di media sosial seperti di kolom-kolom komentar facebook ada warganet/netizen yang memberikan komentar pengacara kenapa mau membela pembunuh..”, pengacara-pengacara ini asal dibayar, maka rela membebaskan pembunuh keji”….,pengacara-pengacara ini menyulitkan kasus yang sebenarnya gampang…., dan masih banyak lagi bullyan di media sosial yang ditujukan untuk Tim Pengacara RB. Bahkan sependek pengetahuan penulis, banyak bullyan yang kemudian menyerang/melecehkan Tim Pengacara RB secara personal, sehingga berpotensi timbul tindak pidanabaru berupa pencemaran nama baik yang dapat menyeret pihak-pihak tersebut untuk dimintai pertanggungjawaban hukum. Berdasarkan hal-hal itu, maka setidaknya timbul dua pertanyaan yang harus dijawab dalam tulisan ini. Pertama, bagaimanakah peranan Pengacara dalam pemeriksaan suatu perkara pidana ?Kedua, apakah RB perlu didampingi oleh Pengacara?

Pengacara dalam Pemeriksaan Perkara Pidana

Pengacara merupakan profesi kepercayaan dan merupakan salah satu profesi paling tua dalam sejarah peradaban manusia. Profesi ini didasarkan atas kepercayaan dari masyarakat dan orientasinya adalah membela hak-hak masyarakat yang “berhadap-hadapan” dengan negara, karenanya sejak dahulu selalu dikatakan  bahwa Advokat/Pengacara adalah  profesi yang mulia atau officium nobile. Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, makaPengacara, Penasihat Hukum maupun Konsultan Hukum yang telah disumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi disebut sebagai Advokat. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-UndangAdvokat. Sebelum seseorang diangkat menjadi advokat, ia harus mengucapkan sumpah di sidang terbuka Pengadilan Tinggi. Sumpah ini tidak jauh berbeda dengan sumpah jabatan seorang Polisi,Jaksa dan Hakim yang diucapkan sebelum menjalankan profesinya masing-masing. Hal ini tidak lain karena seorang Advokat juga berstatus sebagai Penegak Hukum yang bebas dan mandiri dengan fungsi yang berbeda dari penegak-penegak hukum lainnya, sehingga antara Advokat, Polisi, Jaksa dan Hakim tidak ada yang kedudukannya sebagai atasan danbawahan, melainkan 4 (empat) profesi penegak hukum tersebut kedudukannya setara menurut Undang-Undang. Konsekuensi dari kesetaraan imi, maka dalam pemeriksaan suatu perkara pidana, Polisi, Jaksa dan Hakim tidak dapat menentukan caraseorang Advokat melakukan pembelaan bagi kliennya,sebaliknya seorang Advokat juga tidak dapat menentukan cara Polisi, Jaksa dan Hakim menjalankan kewenangannya, kecuali penggunaan kewenangan itu dilakukan secara sewenang-wenang sehingga merugikan klien si Advokatdan Advokat itu sendiri. Untuk dalil yang terakhir ini,  Advokat dapat melakukan perlawanan secara hukum, sebab seorang Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klienya di dalam maupun di luar sidang pengadilan.

Seorang Advokat dalam melakukan pembelaan juga tidak dapat diidentikan dengan kliennya oleh penegak hukum lain maupun oleh masyarakat, misalkan seorang Advokat yang sedang mendampingi tersangka/terdakwa kasus korupsi tidak dapat disebut sebagai seorang koruptor, atau seorang Advokat yang kebetulan sedang  mendampingi tersangka/terdakwa kasus pembunuhan tidak dapat disebut sebagai seorang pembunuh. Hal yang sama juga berlaku bagi penegak hukum lainnya, misalkan Polisi, Jaksa dan Hakim yang sedang memeriksa/melakukan penuntutan  dan memutus perkara seorang tersangka/terdakwa kasus pencurian tidak dapat disebut sebagai seorang pencuri dan lain sebagainya.

Advokat juga dilarang oleh peraturan perundang-undangan  ketika menjalankan tugas profesinya membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya, contohnya Advokat yang beragama kristen, dilarang memberikan perlakuan yang berbeda bagi klien yang tidak beragama Kristen atau Advokat yang bersuku Rote dilarang untuk memberikan perlakukan yang berbeda bagi klien yang bersuku Bugis maupun Jawa serta sebaliknya.

Hadirnya Advokat dalam pemeriksaan suatu  perkara pidana merupakan tuntutan dari konsep perlindungan hak asasi manusia, teristimewa perlindungan hak asasi bagi mereka  yang disangka/didakwa melakukan suatu tindak pidana. Tanpa ada seorang Advokat dalam tahapan-tahapan tersebut, maka dikuatirkan akan terjadi perlakuan yang diskriminatif dan sewenang-wenang dari aparat  penegak hukum. Bentuk-bentuk diskriminasi dan kewesenang-wenangan yang dapat terjadi dan merugikan seorang tersangka/terdakwa antara lain dapat berupa penetapan tersangka yang tidak prosedural, penangkapan yang melanggar hukum acara, pengambilan/perolehan bukti yang tidak sah dari pihak penegak hukum dan penggunaan bukti itu padahal bukti yang diperoleh secara tidak sah seharusnya tidak memiliki nilai pembuktian, rekayasa bukti, pola pemeriksaan yang disertai dengan ancamaan,tekanan maupun kekerasan fisik terhadap seorang tersangka/terdakwa dan lain sebagainya. Penyimpangan-penyimpangan ini dapat dicegah atau diminimalisir manakala seorang tersangka/terdakwa didampingi oleh Advokat saat ia menghadapi proses hukum.

Kita bisa menyaksikan bagaimana perjuangan dari Advokat dalam menjamin hak-hak kliennya. Dalam konteks nasional, banyak kasus yang kalau saja tanpa peranan Advokat, maka kebenaran mungkin tidak akan menemukan jalannya, contoh kasus Prita Mulya Sari yang divonis bebas oleh pengadilan tingkat pertama atas kasus pencemaran nama baik terhadap RS. Omni Internasional, namun kemudian divonis bersalah oleh Mahkamah Agung dalam Tingkat Kasasi sebelum  akhirnyadivonis bebas oleh lembaga yang sama  dalam tingkat peninjauan kembali. Vonis bebas itu disambut riuh dan gembira oleh mayoritas masyarakat Indonesia yang berempati kepadaPrita. Tentu tidak banyak yang tahu bahwa Prita bisa bebas dari jeratan hukum dalam Undang-Undang ITE itu karena peran besar dari Tim Pengacaranya yang pasang badan sejak awal agar proses hukum terhadap Prita dapat berjalan secara fair dan adil. Kemudian kasus seorang guru bernama Baiq Nuril yang merekam percakapannya dengan Kepala Sekolah yang berisi pelecehan dari si Kepala Sekolah yang berakhir dengan pemberian amnesti dari Presiden Joko Widodo kepadanya. Sesungguhnya kasus ini tidak terlepas dari peran besar Tim Pengacara yang mendampingi Baiq Nuril sejak diperiksa sebagai tersangka hingga divonis bersalah oleh Mahkamah Agung, bahkan pengajuan amnesti kepada Presiden hingga permohonan itu dikabulkan tidak terlepas dari peranan Tim Pengacaranya. Atau kasus penistaan agama yang menimpa Ahok. Kendatipun pada akhirya Ahok divonis bersalah oleh Pengadilan, namun dalam pemberitaan-pemberitaan di media cetak dan elektronik kita dapat menyaksikan perjuanngan dan kegigihan Tim Pengacara yang mendampigi Ahok sejak tahap penyidikan sampai putusan hakim.

Kasus-kasus di atas hanyalah beberapa contoh dari peranan Advokat dalam menjalankan tugasnya untuk mendampingi, membela dan juga memperjuangkan hak-hak dari kliennya yang harus berhadapan dengan aparat penegak hukumyang mewakili negara. Bahkan sering seorang  Advokat lantas dijadikan “target” dan dikriminalisasi dengan berbagai alasan oleh pihak-pihak tertentu, karena yang bersangkutan all out dalam melakukan pembelaan terhadap kliennya. Sikap all out dari seorang Advokat untuk  membela kliennya tidak dapat diartikan “menghalalkan segala cara untuk membebaskan orang yang tidak bersalah, sebab selain ada asas praduga tak bersalah yang melekat pada tiap orang yang disangka/didakwa melakukan suatu tindak pidana, pada banyak kasus orang-orang yang disangka/didakwa itu kemudian memang divonis bebas oleh Pengadilan karena tidak bersalah, salah satunya kasus Prita di atas.

RB didampingi oleh Pengacara 

Setiap orang yang disangka/didakwa melakukan suatu tindak pidana berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih Advokat selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang dan tersangka/terdakwa berhak untuk memilih sendirisiapa Advokat yang mendampinginya. Dua hak ini diatur dalam Pasal 54 dan 55 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (dalam tulisan ini disebut KUHAP).

Ditetapkannya RB  sebagai sebagai tersangka oleh Penyidik karena diduga melakukan tindak pidana dalam Pasal 338 dan 340 KUHP sangat erat kaitannya dengan pemenuhan hak-hak RB, khususnya hak-hak dalam Pasal 54 dan 55 KUHAP di atas.Bahkan karena karakteristik ancamahan pidana  dari Pasal 338 dan 340 KUHP, maka pendampingan dari Advokat kepada RB bukan lagi sekedar hak yang dimiliki RB memberikan kewajiban bagi penyidik Polda NTT maupun Jaksa dan Hakim untuk tidak boleh melakukan pemeriksaan kepada RB tanpa didampingi oleh Advokat. Kewajiban ini ditetapkan dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP : dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka. Adanya kata “wajib” menjadikan pasal ini sebagai norma/kaidah hukum yang sifatnya imperatif, artinya tidak ada pilihan untuk tidak dilaksanakan/dipenuhi. Oleh karena itu kehadiran Tim Pengacara dalam melakukan pendampingan terhadap RB, karena diduga melakukan tindak pidana pembunuhan yang ancaman hukumannya berupa pidana penjara 15 tahun maupun 20  tahun, bahkan pidana mati bukanlah pilihan melainkan suatu kewajiban/keharusan oleh Undang-Undang.

Penerapan Pasal 338 dan 340 KUHP terhadap RB dan sifat imperatif  dari Pasal 56 ayat (1) KUHAP setidaknya menimbulkan beberapa akibat dalam penyidikan perkara RB. Pertama, RB harus selalu didampingi oleh Pengacara saat diperiksa sebagai tersangka. Kedua, tanpa didampingi oleh Pengacara saat RB diperiksa, maka pemeriksaan tersebut menjadi tidak sah dan berakibat batal demi hukum. Batal demi hukum, artinya sejak semula (ex tunc) pemeriksaan terhadap RB dianggap tidak pernah ada (never existed) serta tidak menimbulkan akibat hukum bagi RB. Ketiga, dengan batal demi hukumnya pemeriksaan terhadap RB, maka segala pengakuan RB tentang pembunuhan Astrit dan Lael akan dianggap tidak pernah ada, sehingga akan meredupkan  pengungkapan kasus pembunuhan yang sedang menjadi sorotan ini yang sejak semula sudah bersusah payah diungkap. Keempat, penyidik yang melakukan pemeriksan terhadap RB tanpa didampingi oleh Pengacara dapat dikenai sanksi kode etik yang berakibat ia dicopot dari jabatanya sebagai seorang penyidik .

Berdasarkan empat alasan tersebut, maka hadirnya Tim Pengacara RB dalam kasus pembunuhan Astrit dan Lael merupakan keniscayaan yang tidak dapat ditawar agar proses hukum terhadap kasus yang telah memakan waktu, tenaga dan biaya  tersebut dapat berjalan secara baik dan biarlah tentang siapa yang harus bertanggungjawab dalam kasus tersebut dipercayakan kepada hakim untuk menilai dan menjatuhkan putusan nantinya, karena di pengadilanlah orang yang bersalah  akan dijatuhi hukuman dan sebaliknya orang yang tidak bersalah akan dibebaskan. Kita semua diharapkan dapat berpikir secara jernih dan bijak agar tidak menciptakan peradilan sendiri yang bertentangan dengan hukum  dan menjadi hakim yang sesat dalam peradilan itu, sebab ada semboyan lebih baik membebaskan seribu orang yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah.(*)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *