Kupang-InfoNTT.com,- Penentuan kursi pimpinan DPRD NTT dari Partai Golkar mendekati final. Para pimpinan DPP Partai Golkar yang ditemui akhir pekan lalu di Jakarta memberikan sinyal positif memberikan pimpinan DPRD NTT kepada Dr. Inche Sayuna yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi NTT.
Herman Hayong Wakil Sekjen DPP Partai Golkar bidang Pemenangan Pemilu Indonesia Timur kepada media menjelaskan, sebelum pileg digelar, sinyal itu sudah diberikan Ketum DPP Partai Golkar saat berkunjung ke provinsi NTT. Demikian pula para senior Partai Golkar yang berkampanye di NTT saat pileg lalu, secara lisan memberikan dukungan kepada srikandi Partai Golkar NTT sebagai Pimpinan DPRD NTT baik Akbar Tanjung, Aburizal Bakri dan Agung Laksono.
“Persyaratan umum sesuai juklak, penentuan pimpinan DPRD oleh DPP Partai Golkar dipenuhi oleh Pak Hugo Kalembu, Pak Thomas Tiba Owa dan Bu Inche Sayuna. Nilai lebih Bu Inche mewakili unsur perempuan dan jabatan di partai sebagai Sekretaris DPD Partai Golkar NTT,”ungkap Herman.
Rapat pengambilan keputusan segera digelar pasca pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi terkait berbagai gugatan tanggal 6 sampai 9 Agustus. Di mana dirinya (Herman Hayong) sebagai salah satu peserta rapat tim seleksi pimpinan DPRD di DPP Partai Golkar memperkirakan keputusan yang dihasilkan tidak berbeda dengan apa yang disampaikan.
Saat ini Partai Golkar memberi perhatian yang lebih pada peran perempuan dan kelompok milenial dalam politik sehingga memberi motivasi yang lebih besar bagi partisipasi perempuan dan kaum milenial dalam berpolitik khususnya melalui Partai Golkar.
“Saat ini juga arah kebijakan partai Golkar memang memberi ruang dan peran lebih besar bagi kaum perempuan dan generasi milenial agar kehadirannya dalam panggung kepemimpinan politik lokal dapat menjadi inspirasi bagi kaumnya untuk lebih berpartisipasi aktif dalam dunia politik. DPP Partai Golkar sungguh menyadari bahwa kehadiran kaum perempuan dan milineal membawa sudut pandang tersendiri dan sifat-sifat yang khas ke dalam organisasi,” jelasnya.
Bagi Golkar, kehadiran perempuan dan kaum milenial memperkaya kemajemukan dalam organisasi dan kepemimpinan. Jika ingin menjadi organisasi kreatif dan tanggap menghadapi tantangan zaman, maka mengakomodasi peran perempuan dalam kepemimpinan politik adalah sebuah keharusan.
“Terkait penentuan dan keputusan pimpinan DPRD untuk 13 kabupaten se NTT, sekaligus dibahas dalam rapat tim di DPP Partai Golkar dalam waktu dekat. Semua penentuan pimpinan DPRD pasti mengikuti juklak yang berlaku tanpa memandang latar belakang calon pimpinan DPRD,” demikian penjelasan Herman Hayong Wasekjen DPP Partai Golkar. (Tim)
