Meski tidak semua warga Eks Tim-tim dapat bertemu gubernur untuk menyampaikan permintaan mereka, pantauan wartawan, pertemuan tersebut diwakili 50 warga eks Tim-Tim dipimpin oleh Eurico Guteres dan Thome da Costa. Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur NTT Frans Lebu Raya, Ketua DPRD Provinsi NTT, Anwar Pua Geno.
Perwakilan warga eks Tim-Tim, Eurico Guteres meminta pemerintah NTT bisa memperhatikan kehidupan warga eks Tim-Tim yang sudah merelakan diri menjadi WNI.
Eurico Guteres juga meminta Wiranto segera turun dari jabatannya dan mengancam akan melakukan penutupan perbatasan Mota’ain jika tuntutan mereka tidak terpenuhi.
“Bukan untuk nasib warga eks Tim-Tim di NTT tapi nasib para pejuang yang sudah mempertahan diri mereka sebagai warga eks Tim-Tim. Kami ingin Wiranto pertanggungjawabkan janjinya kepada kami,” papar Eurico.
Menurut Eurico, Perpres nomor 5 tidak memberikan kepuasan karena tidak mencover hak para pejuang warga eks Tim-Tim yang ada di NTT yang sudah sama-sama berjuang melawan Xanana Gusmao.
“Kami merasa bahwa para pejuang di NTT terlantar sekali. Bantuan Rp. 10 juta kepada setiap pejuang diberikan ke eks pejuang Tim-Tim di luar NTT, mengapa yang di NTT tidak dapat. Kami meminta agar persoalan ini diselesaikan sebelum masa akhir kepemimpinan Fras Lebu Raya sebagai Gubernur NTT,” tegas Eurico.
Gubernur NTT, Frans Lebu Raya mengatakan akan segera melakukan rapat dan akan membawa tuntutan warga eks Tim-Tim ke Presiden. “Saya akan membawa perwakilan dari warga eks Tim-Tim bertemu dengan Presiden Jokowi,” ujar Lebu Raya.
Gubernur meminta agar pemberian kartu PIP dan BPJS tidak boleh ada pembatasan dan semua warga eks Tim-Tim bisa mendapatkannya. “Saya segera merealisasikan permintaan warga eks Tim-Tim sehingga saya minta agar semua warga bisa menciptakan situasi aman sehingga bisa sama-sama membangun NTT,” kata Lebu Raya.
Sebelumnya, ratusan warga eks milisi Timor Timur (Timtim) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin (25/9/2017).
Mereka menuntut perhatian pemerintah pusat kepada kehidupan mereka di Timor Barat.
“Kami menuntut soal kepastian politik dari pemerintah Indonesia terkait dengan status kewarganegaraan warga eks Provinsi Timtim yang tetap mempertahankan keIndonesiaannya,” tegas koordinator aksi, Eurico Guterres.
Menurut Eurico, ada 403 orang yang namanya masuk dalam daftar serious crime terkait dengan pelanggaran HAM berat saat jajak pendapat Timtim 1999 silam yang hingga saat ini belum mendapat kepastian hukum dari pemerintah Indonesia.
“Kita juga menuntut adanya pemberian kompensasi kepada 13.000 pejuang integrasi Timtim termasuk para janda dan yatim piatu yang tetap setia kepada NKRI,” ujar Eurico. (rey)
