Tetapkan 2 Tersangka, Kajari Shirley Manutede Siap Tuntaskan Kasus Korupsi di LPD Ped

  • Whatsapp
Kepala Kejaksaan Negeri Klungkung, Shirley Manutede, SH, M.Hum

Klungkung-InfoNTT.com,- Kejaksaan Negeri (Kejari) Klungkung resmi menetapkan dua tersangka (IMS dan IGS) dugaan korupsi di LPD Ped, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung. Pasca penetapan tersangka, penyidik Kejari Klungkung juga menyita uang LPD sebesar Rp 457.358.000.

Kepala Kejaksaan Negeri Klungkung, Shirley Manutede, SH.,M.Hum, kepada media ini, Jumat (05/11) menjelaskan, Kejari Klungkung kembali menahan tersangka dan menyita uang LPD sebagai upaya penyelamatan keuangan negara pada tahap penyidikan.

Bacaan Lainnya

“Saat ini proses penanganan perkara dugaan korupsi ini masih menunggu perhitungan kerugian Negara yang dilakukan oleh pihak Inspektorat Kabupaten Klungkung,” jelasnya.

Lanjut Shirley, kedua tersangka dijerat dengan pasal berlapis,  primer pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001. Serta subsider pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

“Penyitaan uang tersebut bagian dari proses penyidikan. Kasus ini mencuat bermula adanya laporan warga soal indikasi penyimpangan pengelolaan dana LPD Ped, Nusa Penida. Setelah melalui rangkaian penyelidikan dan penyidikan, dari hasil penghitungan pihak Kejaksaan Negeri Klungkung, penyidik menemukan pengelolaan dana LPD sebesar Rp 5 miliar bermasalah,” ungkapnya.

Ditambahkan Kajari, bentuk penyimpangan itu diantaranya, pemberian dana pensiun kepada pegawai. Dana pensiun seharusnya diberikan setelah pegawai memasuki masa purna tugas. Tapi realitanya, dana pensiun itu diberikan sebelum pegawai memasuki masa pensiun dan dibayarkan setiap bulan. Penyimpangan lainnya, pemberian komisi kepada pegawai yang tidak sesuai ketentuan.

Ada juga pemberian tunjangan kesehatan menyalahi aturan, biaya tirtayatra dan biaya outbound, termasuk biaya promosi yang seharusnya dicairkan sesuai peruntukan malah diduga dana itu dibagi-bagi.

“Penyidik menemukan ada pemberian kredit karyawan LPD Ped beserta keluarganya, dengan suku bunga dibawah standar.

Penyidik juga menemukan ada kredit macet mencapai Rp 2,5 miliar. Kredit macet ini modusnya pemberian kredit topengan yakni kredit menggunakan nama tertentu tapi digunakan oleh orang lain,” ujar Shirley.

Shirley menegaskan, terkait persoalan dugaan korupsi di LPD Ped, dirinya akan serius menanganinya dan segera tuntaskan. Hal ini dikarenakan kerugian Negara mencapai angka milayaran rupiah dan semua kerugian tersebut harus dikembalikan ke Negara.

Laporan: Chris Bani

Pos terkait

Tinggalkan Balasan