Pendapat Fraksi Partai Demokrat Atas Rancangan PAPBD Provinsi NTT Terkait Pendidikan

  • Whatsapp
Ilustrasi
Ilustrasi

Kupang-infontt.com,- Pendapat akhir Fraksi Partai Demokrat atas rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) tahun 2017 yang dibacakan oleh sekretaris Fraksi Partai Demokrat, Annselmus Tallo, S.E, Senin (2/10/2017) terkait pendidikan di NTT bahwa Fraksi Partai Demokrat mengkritisi ketidaksanggupan pemda NTT selama tiga tahun terakhir untuk memenuhi amanat UU Sisdiknas tentang minimal 20 persen belanja APBD untuk urusan pendidikan.

“Data neraca pendidikan Daerah yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan Republik Indonesia menggambarkan pada Tahun 2015 APBD Provinsi NTT untuk sector pendidikan hanya sebesar 2,2% dan pada APBD NTT Tahun 2016 alokasi sektor pendidikan hanya sebesar 2,7%. Dengan alokasi sekecil ini tidak mengherankan jika pemerintah memiliki posisi tawar sangat lemah dalam penyelesaian berbagai urusan pendidikan yang sangat krusial. Mulai dari 75% infrastruktur sekolah yang perlu direhab, kesra guru yang belum ada alokasi, gaji guru kontrak kabupaten 2016 untuk SMA/SMK yang terus mengajar tetapi belum direkrut ke dalam Guru kontrak provinsi. Pemerintah perlu peduli pada kondisi sekolah-sekolah yang terpaksa menaikan uang sumbangan komite untuk mendukung pembiayaan operasional sekolah yang makin tinggi,” jelas Tallo.

Bacaan Lainnya

Lanjutnya, dalam persepsi Fraksi Partai Demokrat, APBD Provinsi NTT harus dialokasi untuk sebesar-besarnya diprioritaskan urus manusia NTT dan kesejahteraannya, baru setelah itu urus jalan, jembatan dan fasilitas gedung baru lainnya. Karena itu selain menolak alokasi APBD untuk gedung DPRD NTT yang baru, Fraksi Partai Demokrat mendesak agar prioritas APBD perubahan dan juga pada APBD murni Tahun 2018 pada pembiayaan untuk guru kontrak dan guru honor serta peningkatan kesejahteraan guru (kesra dan penyetaraan biaya beras).

“Usulan konkrit dan pendapat Fraksi Partai Demokrat adalah pemerintah perlu pertimbangkan adanya alokasi dana khusus untuk pembiayaan BOS daerah yang fokusnya pada pembiayaan honor dan kesejahteraan guru sehingga idealnya dapat memungkinkan semua guru honor komite dapat diangkat atau memiliki Gaji setara guru kontrak provinsi. Praktek pembiayaan BOS daerah ini sudah sukses dilakukan di sejumlah daerah seperti Jawa Barat dan lain-lain,”ujarnya.

Dijelaskan Tallo, Fraksi Partai Demokrat juga menyoroti terkait penarikan guru PNS dari sekolah swasta di SMAK Santu Alfonsus Weetabula, Kabupaten Sumber Barat Daya dan SMA/SMK lainnya, maka pendapat Fraksi Partai Demokrat adalah pertama, meminta Bapak Gubernur melalui dinas terkait untuk menunda kebijakan penarikan guru PNS dari sekolah swasta diseluruh NTT dan bagi sekolah yang alami penarikan guru PNS agar segera dikembalikan. Kedua, kebijakan seperti ini jika ingin dilakukan dimasa depan harus case by case dan dikonsultasikan dengan sekolah swasta. Dan yang ketiga,  Gubernur NTT perlu mengevaluasi kebijakan-kebijakan dasar yang dikeluarkan Dinas Pendidikan agar tidak justru bertentangan dengan kebijakan Gubernur yang lebih tinggi.

Fraksi Partai Demokrat juga meminta Bapak Gubernur agar serius mengkaji kemampuan Dinas Pendidikan mengelolah Sekolah Menengah Atas Negeri Keberbakatan Olahraga ( SMANKO) Flobamorata yang dikelolah Dinas Pendidikan dan dibiayai penuh APBD NTT, tertutama terkait peristiwa keracunan makanan yang beberapa kali menimpa siswa/I sekolah tersebut. Fraksi berpendapat urusan yang kecil terkait pelayanan rutin seperti makan minum ini saja sudah sulit apalagi terkait prestasi maupun kurikulum.

“Bagaimana kita berharap menghasilkan atlet berprestasi kalau tubuh mereka sudah lebih dahulu digerogoti racun dalam proses belajar mereka,” tegas politisi Demokrat ini.

Sedangkan, terkait dengan kebijakan Dinas Pendidikan untuk menutup sekolah yang belum memiliki ijin operasional padahal sudah menerima siswa baru, pendapat Fraksi Partai Demokrat karena saat ini adalah proses transisi dari kewenangan kabupaten/kota ke provinsi untuk SMA/SMK karena itu perlu kajian yang matang dan cermat dan mempertimbangkan sosiologis masyarakat setempat. Tugas pemerintah adalah mengapresiasi dan bahkan berterima kasih atas inisiatif masyarakat untuk membangun pendidikan dengan membuka sekolah baru. Sembari melakukan pembenahan tetapi aspek dialogis harus menjadi strategi utama pemerintah.

“Fraksi Partai Demokrat pada kesempatan ini kembali menegaskan sikap Fraksi Partai Demokrat yang menolak kebijakan pemerintah untuk menutup sekolah yang telah dibangun oleh swadaya masyarakat dan bahkan mendukung program pemerintah untuk peningkatan sumberdaya manusia ini,”ungkap Tallo. (Chris Bani)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan