Masyarakat Sesalkan Pengelolan Dana Desa Tuakau Tahun 2017 Hingga 2019 Tidak Transparan

  • Whatsapp
Benyamin Ndun saat membuka dokumen terkait pengelolaan dana desa kepada awak media

Fatuleu-InfoNTT.com,- Dana desa (DD) yang sumbernya dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) diprioritaskan bagi masyarakat dengan tujuan bisa mensejahterakan serta meningkatkan roda ekonomi dari masyarakat.

Namun sayangnya misi besar pemerintah tersebut tidak dirasakan oleh masyarakat di desa Tuakau, kecamatan Fatuleu Barat, Kabupaten Kupang.

Bacaan Lainnya

Masyarakat di desa ini sedang mengeluh dengan anggaran dana desa sejak tahun 2017 hingga 2019, yang mana sangat tertutup dan diduga dikelola secara sepihak oleh sang kepala desa alias tidak transparan.

Demikian disampaikan Benyamin Ndun selaku salah satu tokoh masyarakat di desa Tuakau kepada awak media, Senin (01/6/2020). Banyak program dari pemerintah desa yang tidak dieksekusi secara baik.

“Program dana desa yang kami keluhkan ini awalnya sudah duduk bersama dalam forum resmi yakni musyawarah desa (Musdes) semuanya terjawab. Akan tetapi datang pada pelaksanaannya tidak sesuai dengan harapan, yang mana kami melihat di tahun anggaran 2019 kemarin ada indikasi yang terjadi salah satunya sarana prasarana pertanian dengan pengadaan 5 unit hand traktor,” tegas Benyamin.

Ditambahkannya, hand traktor per unit Rp.32.000.000 jadi totalnya Rp.160.000.000. Ditambah lagi 20 unit mesin pompa air yang per unitnya Rp. 4.800.000 dan totalnya Rp.96.000.000, 2 unit mesin rontok padi totalnya Rp.20.000.000.

”Yang membuat kami kecewa itu di RAB berbeda jauh dengan kisaran harga yang biasanya kami beli. Contohnya hand traktor, biasanya kami beli per unit itu Rp 25.000.000, mesin pompa air per unit Rp. 4.000.000, mesin rontok padi untuk setiap unit Rp 7.000.000. Disamping itu juga, 2 unit mesin rontok padi tersebut masyarakat tidak tahu keberadaan di mana,” ujar Benyamin dengan nada kesal.

Ia juga mengungkapkan persoalan lain di bidang pertanian. Ada program penanaman benih bawang sebanyak 2 ton dengan harga perkilonya Rp. 65.000. Lahannya sudah disiapkan, namun hingga saat ini benih bawang tidak diterima terima oleh masyarakat. Adapun tunjangan insentif Linmas sebanyak Rp. 60.000.000 untuk 10 orang namun yang diterima hanya Rp. 200.000 per orang

“Sebagai tokoh masyarakat kami sangat terpukul dan kecewa dengan tindakan pemimpin kami yang semena-mena mengambil tindakan dengan tidak melihat dampak yang terjadi pada rakyatnya. Saya pikir kami tetap pada pendirian kami untuk mencari keadilan dan tepat juga hari ini kita rayakan hari lahirnya pancasila, di mana dalam sila kelima sendiri mengatakan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia,” jelasnya.

Benyamin juga mempertegas bahwa dirinya bersama masyarakat akan segera bersurat ke pihak-pihak terkait untuk menindaklanjuti permasalahan ini, sehingga jangan jadi penyakit, terus disimpan dan akan menjadi bakteri serta  bisa saja tertular untuk banyak orang. Saat ini senjatanya cuman satu, mari lawan demi hak-hak sebagai rakyat kecil yang selalu saja dimanfaatkan untuk kepentingannya.

Laporan: Jimi Kapitan

Pos terkait

Tinggalkan Balasan