LPJ Dana Desa Pakubaun Diduga Fiktif, BPD Tolak APBDes 2022

  • Whatsapp
Kantor desa Pakubaun dan salah satu item pekerjaan dana desa tahun 2022.

Amarasi-InfoNTT.com,- Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) tahun anggaran 2020 dana desa Pakubaun, Kecamatan Amarasi Timur, Kabupaten Kupang diduga fiktif dan dimanipulasi oleh kepala desa bersama bendaharanya.

Hal ini disampaikan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pakubaun, Roy Kris Buraen kepada media ini, Sabtu (09/10/2021).

Bacaan Lainnya

Roy Bureran membenarkan bahwa sejauh ini dirinya bersama teman-teman BPD sama sekali belum mengetahui isi LPJ tahun 2020. Ini ini kemudian membuat BPD patut menduga bahwa LPJ tahun anggaran 2020 fiktif karena belum tahu modelnya LPJnya seperti apa.

Menurut Roy, lebih anehnya LPJ yang bermasalah ini diduga dimanipulasi tanda tangan oleh Pemdes Pakubaun. “Parahnya sudah fiktif lalu diduga dimanipulasi lagi tandatangan, tapi lolos sampai ke Dinas PMD,”ujarnya.

Dalam pantauan di lapangan dan hasil monitoring BPD menurut Roy, tahun anggaran 2020 BPD Pakubaun menemukan satu item pekerjaan fisik sumur bor di dusun dua yang bermasalah. Selanjutnya ada juga diduga ada persoalan pada pengadaan ternak sapi tahun 2020.

“Pemdes bungkam akan hal ini. Kami sudah berkali-kali membangun pendekatan tapi sama sekali niat baik dari kami gagal,” ungkapnya.

Roy merasa sangat kecewa akan pelaksanaan kegiatan dana desa Pakubaun yang tertutup dan sudah bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

“Ini adalah preseden yang buruk bagi masyarakat Pakubaun. Seharusnya  penyelenggaraan pemerintahan di desa mampu menunjukkan kredibilitas yang baik. Saya kuatir ini akan mempengaruhi jalannya roda pemerintahan di desa baik itu secara administrasi maupun juga pembangunannya,” kata Roy.

Sejauh ini, Diriya bersama rekan-rekan BPD sudah berupaya dengan membangun koordinasi terkait berbagai persoalan dengan musyawarah bersama, namun sampai detik ini belum ada jawaban dari pemdes terkait administrasi dan juga berbagai kegiatan dana desa tahun anggaran 2020.

“Dari persoalan di atas, maka perencanaan dan penetapan APBDes tahun 2022 kami BPD tidak setuju dan pastinya akan berdampak erat serta menggangu pencairan dana desa tahun anggaran 2021,” pungkasnya.

Laporan: Jimi Kapitan

Pos terkait

Tinggalkan Balasan