Hasil Pemilu Kabupaten Kupang Menunggu Keputusan Resmi MK

  • Whatsapp

Oelamasi-InfoNTT.com,- Pengumuman hasil Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2019 di Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur masih menunggu keterangan resmi dari Mahkamah Konstitusi RI melalui KPU RI. Hal ini disampaikan Ketua KPU Kabupaten Kupang Elyaser Lomi Rihi, Selasa (21/05/2019) kepada media InfoNTT.com.

Menurut Elyaser, proses pemilihan, pemungutan dan pengesahan perolehan suara di tingkat kabupaten serta propinsi berjalan baik dan aman. Artinya pemilihan umum Presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Dewan Perwakilan Daerah (DPD Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten khususnya di Kabupaten Kupang yang sudah berlangsung kemarin berjalan dengan baik.

Bacaan Lainnya

Dirinya menambahkan, dari hasil pleno KPU Kabupaten Kupang, telah diserahkan dan disahkan oleh KPU Provinsi NTT pada tanggal 9 Mei 2019 dan pada tanggal 15 Mei 2019 telah disahkan oleh KPU RI. Selanjutnya terkait pengumuman resmi hasil pemilu, KPU Kabupaten Kupang masih menunggu rekomendasi dari Mahkamah Konstitusi RI, di mana setelah penetapan hasil pada tanggal 21 Mei 2019 oleh KPU RI, diberikan waktu penerimaan gugatan dari peserta pemilu kepada MK dengan kurun waktu tiga hari (3 X 24 jam).

“Dari semua jenis pemilihan, masih ada ruang untuk peserta pemilu mengajukan gugatan ke MK. Jadi untuk KPU Kabupaten Kupang melangkah ke tahapan berikutnya setelah memperoleh keterangan resmi dari MK melalui KPU RI, apakah ada gugatan ataukah tidak ada gugatan”, ungkapnya.

Sedangkan Koordinator Defisi Hukum dan Komunikasi Badan Pengawasan Pemilu Kabupaten Kupang, Adam Horison Bao mengatakan Bawaslu belum menerima keberatan terhadap penetapan hasil pemilu dari peserta pemilu Tahun 2019 di wilayah Kabupaten Kupang.

“Sejauh ini, setelah penetapan hasil pemilu oleh KPU RI pada Selasa 21 Mei 2019 dini hari itu belum ada keberatan dari peserta pemilu yang disampaikan kepada Bawaslu, baik melalui surat resmi maupun secara lisan,”ujar Adam.

Adam juga menyampaikan, Bawaslu Kabupaten Kupang selalu kooperatif apabila ada yang menempuh jalur gugatan ke Mahkamah Konstitusi, serta menghimbau kepada peserta pemilu agar menyiapkan data yang akurat apabila ada pelanggaran dalam masa pemilu.

“Sesuai aturan untuk mengajukan sengketa pemilu ke MK itu maksimal 3 kali 24 jam sudah diajukan, dan prinsipnya Bawaslu Kabupaten Kupang selalu siap bila mana ada peserta pemilu dalam wilayah Kabupaten Kupang yang menempuh jalur tersebut. Kami Bawaslu siap mengikuti apabila harus memberikan keterangan yang diperlukan di MK,” jelasnya.

Laporan: Rocky Tlonaen

Pos terkait

Tinggalkan Balasan