Benarkah Nasib Calon PNS, Anggota TNI dan Polri di Tangan Dokter?

  • Whatsapp
Penulis

Oleh : Herryawan Battileo (Sekertaris Media Online Indonesi DPC Kota Kupang)

Sebentar lagi akan dilaksanakan penerimaan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan anggota baru Tentara Nasional Indonesia ( TNI ) maupun Polri tahun anggaran 2021 melalui seleksi yang sangat ketat. Mulai dari Administrasi, Kesamaptaan Jasmani, Kesehatan, Psikologi, Mental Ideologi, Wawancara dan pantuhir.

Dalam Rekrutmen calon PNS, anggota baru TNI dan Polri apakah benar dilakukan secara transparan, jujur serta para penguji benar-benar profesional tidak menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi, orang tertentu atau oknum dan kelompoknya.

Hal ini menjadi pertanyaan dan warning bagi petinggi-petinggi, dalam hal ini Presiden, Menteri Dalam Negeri, Petinggi TNI dan petinggi Polri di tahun 2021. Hal ini dimaksud agar melakukan pengawasan ketat sehingga tidak terjadi dugaan penyimpangan profesi bagi para penguji, contohnya dokter dan para medis dalam menentukan nasib seorang calon PNS, anggota TNI maupun Polri pada tes kesehatan.

Menjadi pertanyaan, apakah benar oknum dokter melayani masyarakat ada kepentingan “bisnis”, dan apakah benar oknum dokter adalah penentu nasib calon PNS dan anggota TNI serta Polri, di saat tes kesehatan? Untuk mengusir keraguan sebagai masyarakat awan dalam rekrutmen tersebut, penulis memohon kepada pemerintah dalam hal instansi sipil, TNI dan Polri harus benar-benar mengawasi pelaksanaan rekrutmen tersebut, mulai dari pusat hingga ke daerah khususnya Nusa Tenggara Timur (NTT).

Saya mengambil contoh seorang oknum dokter dari salah satu institusi yang sudah bertugas di NTT selama 4 dan oleh institusinya sudah dipindah tugaskan keluar dari NTT, namun baru 6 bulan kepindahannya, ternyata yang bersangkutan berusaha lagi dengan keras balik kembali ke NTT. Oknum dokter tersebut pindahnya ke salah satu rumah sakit di Jakarta.

Selama 4 tahun bertugas di NTT, oknum dokter tersebut diduga memiliki catatan negatif, namum karena berkat lobi dan berbagi upaya akhirnya oknum tersebut bisa kembali bertugas ke NTT dengan alasan mengikuti penempatan istrinya yang juga dokter.

Menjadi pertanyaan lagi bagi saya, mengapa dokter tersebut ingin kembali ke NTT? Padahal baru saja pindah tugas ke Jakarta 6 bulan lalu,
dan saat ini oknum tersebut sudah kembali bertugas ke NTT. Hal ini menjadi pertanyaan karena kepindahannya kembali ke NTT bertepatan dengan waktu penerimaan CPNS, Prajurit TNI dan Polri.

Apakah ini ada kaitannya dengan penerimaan tes calon PNS, anggota TNI dan Polri? Apakah ada syarat-syarat tertentu sehingga bisa lolos selaksi?atau oknum dokter tersebut pindah mengikuti istrinya yang saat ini juga sebagai calon Pegawai Negeri Sipil. Tiada yang mengetahuinya mungkin semuanya itu hanya kebetulan saja.

Untuk itu, penulis berharap profesional dokter sangat dibutuhkan saat penerimaan calon PNS, anggota TNI maupun Polri. Bayangkan bila oknum dokter salah dalam memberikan diagnosa atau rekomendasi yang berakibat seorang calon gugur dalam mengikuti tes kesehatan untuk menjadi PNS, TNI maupun Polri. Apalagi diduga ada iming-iming nominal tertentu agar seorang bisa lolos seleksi dan hal ini sangat naif bila hal tersebut terjadi.

Semoga para dokter di NTT dalam menjalankan profesinya di saat tes penerimaan calon PNS, anggota TNI dan Polri dijauhkan dari hal-hal tersebut. Saya berharap para oknum dokter yang rekeningnya puluhan milyar bisa diperiksa oleh PPATK, KPK, BPK, IDI, Provost, Polisi Militer dan Bank Indonesi. Agar diketahui dari mana gelembungnya rekening oknum dokter tersebut.

Penulis juga berharap dokter-dokter yang ada di Flobamora tercinta ini dijauhkan dari dugaan praktik kongkalikong dalam penerimaan calon PNS, anggota TNI dan Polri dengan modus menarik keutungan tertentu kepada pelamar yang telah lulus ujian.

Kalaupun ada, kasihan sekali putra-putri terbaik NTT yang punya kemampuan dan skil, nasibnya harus pupus untuk tidak menjadi PNS, anggota TNI dan Polri karena faktor finansial.

Semoga Penerimaaan CPNS, Anggota TNI dan Polri tahun 2021 sesuai mekanisme dan
jangan dirusak dengan ulah oknum tertentu yang mencari keutungan pribadi di atas profesi yang mulia.

Penulis yakin dokter adalah profesi yang mulia, gunakan itu secara profesional. Di jaman ini, masih banyak orang jujur yang mengais rejeki dengan cara yang beretika dan halal, karena penulis yakin Tuhan Allah sudah mengatur setiap rejeki yang didapati setiap orang.

Saran penulis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) bagi calon PNS, personil TNI dan Polri yang merupakan putra-putri terbaik Nusantara, rekrutmen harus dilakukan secara proporsional dan profesional serta transparan dengan melibtakan unsur masyarakat sebagai pengawas dalam setiap tahapan tes. Ataupun juga melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat atau Lembaga Bantuan hukum sebagai mitra masyarakat sehingga tidak terjadi penyimpangan dalam rekrutmen, dengan alasan masalah pada THT dan tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dari oknum dokter pada TNI atau sipil dan polri yang bertugas menyeleksi kesehatan.

Apalagi disinyalir saat ini bahwa seleksi calon Prajurit Tamtama TNI AD sekarang adalah untuk pasukan tempur bukan untuk pembina desa. Sehingga dibutuhkan kesungguhan serta tidak main-main dalam seleksi kesehatan, karena kesehatan bukan hanya THT tapi menyangkut kesehatan secara menyeluruh termasuk jiwa dan mental idiologi. (*)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan