Soe-InfoNTT.com-, Ketua Aliansi Rakyat Anti Korupsi (ARAKSI)NTT Alfred Baun yang didampingi beberapa anggota angkat suara terkait pansus Angket DPRD TTS yang sempat viral beberapa bulan lalu.
Menurut Alfred, angket yang diputuskan melalui lembaga DPRD itu hanya satu keputusan yang mempergunakan lembaga dewan untuk mengkomersialkan nama rakyat di daerah ini.
“Panitia angket itu memperdagangkan nama rakyat daerah ini untuk sebuah kepentingan yang dibungkus di dalam tim angket tersebut,” ujar Alfred Baun.
Alfred Baun menyampaikan bahwa DPRD itu jangan merengek seperti anak kecil ketika tak punya susu. Araksi sangat kecewa dengan Pansus Angket DPRD TTS, dan sebagai rakyat menganggap bahwa pansus angket itu tidak memiliki profesionalitas dalam melaksanakan tugas.
“Hari ini mau di bilang mereka itu rarosok, dengan menjual nama rakyat TTS untuk menggiring Bupati dalam sebuah kasus yang disebut dengan angket itu,” tegasnya.
Alfred juga menilai tim angket DPRD TTS tidak profesional dalam menjalankan tugas. Yang mana menurutnya angket itu mau berhasil atau tidak yang terutama adalah profesionalitas. Di mana angket itu berangkat dari keputusan lembaga, sehingga berakhir pun harus dengan keputusan lembaga.
”Bukan karena beranjak dengan keputusan lembaga dengan menganggap produk hukum kemudian di pertengahan karena kepentingan itu selesai lalu terus dilepas begitu saja. Kalaupun seperti itu berarti angket itu tidak berbeda jauh dengan orang yang duduk di pasar yang asal jualan, intinya laku,” ujarnya.
Afred Baun menilai bahwa angket itu hanya dibuat atas nama rakyat untuk mendapatkan pruduk hukum dengan mengatakan langit runtuh pun pasti tidak akan kalah, kemudian kebiasaan mereka pukul-pukul meja, lalu kemudian dijual dan laku.
“Saya tidak memaksakan angket untuk harus berhenti dengan satu keputusan hukum, tapi kalau mau berhenti pun harus ada keputusan lembaga, yang kemudian disampaikan secara kelembagaan kepada rakyat di daerah ini,” ungkapnya.
Menurutnya, jika angket ini buat hanya untuk kepentingan DPRD maka harus bicara. Kewajiban Panitia Angket DPRD saat ini harus menyampaikan kepada publik melalui paripurna bahwa sudah memutuskan untuk membubarkan panitia angket.
Alfred menjelaskan bahwa bukan alasan substantif dan konstitusional yang digunakan terkait kegagalan suatu tindakan. Kasihan pemimpin daerah ini dalam hal Bupati TTS yang pada awalnya dicaci maki, dan kini diam.
Wakil ketua Angket Dr. Uksam Selan saat dikonfirmasi awak media di ruang komisi I DPRD TTS (06/9) menyatakan bahwa angket sudah dibubarkan beberapa waktu lalu, yang awalnya adalah tujuh fraksi namun berjalannya angket tidak semua fraksi ambil bagian dalam angket tersebut, artinya tidak korum dalam angket tersebut.
Ia menambahkan, pada absen yang namanya masuk dalam anggota pansus angket bahkan tidak pernah hadir, sehingga dalam perjalanan tidak aktif, dan kekompakan dalam angket tidak korum sepenuhnya.
”Waktu itu 8 orang tapi berjalannya angket terkadang 6 orang bahkan sampai 3 orang saja. Sedangkan untuk fraksi PKPI, Hanura, PKB dan Nasdem kita tetap konsisten. Kemudian yang menjadi kendala bagi angket adalah anggaran yang sempat tidak diduga untuk dianggarkan beda dengan pansus LKPJ, sehingga di tengah penundaan banyak yang tidak korum dalam angket tersebut,” ungkapnya.
Uksam Selanjuga menyampaikan permohonan maaf dan berterimakasih kepada masyarakat yang punya semangat untuk mengawasi DPRD, dan Ketua Araksi dalam hal ini Alfred Baun pernah sebagai anggota DPRD dan tentu sangat paham tentang adminstratif bukan saja mengambil sebuah keputusan, bahkan keputusan untuk rapat saja harus korum.
”Kalau dalam 7 fraksi ini tidak korum kami angket mau keputusan apa, itu kondisi yang sebenarnya. Pak Alfred sangat paham itu. Silahkan publik bertanya kepada 7 fraksi ini, andaikan angket ini hanya satu dan dua fraksi atau satu dan dua orang anggota DPRD mungkin kami bisa jalan sendri, tapi karena harus korum maka itulah kondisi dan saya terimakasih ke Araksi selagi pernyataan tidak menyudutkan,” tandasnya.
Sebagai wakil ketua angket, Uksam Selan sesalkan teman teman anggota angket yang tidak korum, entah alasannya apa dan itu adalah hak politik masing-masing. Dirinya sampaikan permohonan maaf kepada publik dan berterimakasih juga karena punya semangat yang tinggi selagi tidak memberikan pernyataan yang tidak menyudutkan.
Laporan: Welem Leba
