Soe-InfoNTT.com,- Rapat bersama Komisi 1 dan Komisi 4 DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) yang dipimpin oleh Wakil Ketua 1 DPRD TTS berlangsung membahas persoalan terkait Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Rapat yang digelar pada Jumat, 17 Januari 2025 ini, fokus utama adalah menyelesaikan berbagai permasalahan yang masih dihadapi para tenaga honorer dan calon PPPK di wilayah tersebut.
Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPRD TTS, Yerim Yos Fallo, menyampaikan dukungannya terhadap pengembalian hak kelulusan Hana Sakan, S.Pd, yang sebelumnya dinyatakan tidak lulus di SMP Negeri Noeliu. Menurutnya, hak tersebut wajib dikembalikan karena sesuai dengan prosedur yang ada.
Selain itu, Yos Fallo juga menyoroti nasib guru honorer swasta yang telah mengajar lebih dari empat tahun, bahkan ada yang belasan tahun, namun tidak dapat mendaftar PPPK karena tidak tercatat dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Ia mendorong agar Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kabupaten TTS segera mengirimkan surat ke BKN Pusat, mengacu pada diskresi dari KemenPAN-RB tertanggal 14 Januari 2025.
“Saya berharap para guru honorer swasta yang belum terdaftar dalam database BKN tetap bersabar dan terus mendoakan perjuangan ini. Kami DPRD TTS, bersama BKPSDMD dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, akan terus berupaya memperjuangkan nasib mereka hingga terakomodir dalam sistem PPPK,” ujar Yos Fallo.
Rapat tersebut menegaskan komitmen DPRD TTS dalam memperjuangkan keadilan bagi tenaga pendidik honorer yang selama ini telah memberikan kontribusi besar dalam dunia pendidikan.
“Perjuangan ini tidak akan berhenti di sini. Kami bersama pemerintah daerah terus berkomitmen hingga hak-hak guru honorer dapat terpenuhi. Merdeka,” tutup Yos Fallo.
Rapat yang berlangsung secara konstruktif itu menjadi langkah nyata untuk menyelesaikan persoalan PPPK di Kabupaten TTS dan memberi harapan baru bagi para tenaga pendidik yang selama ini terabaikan.(**)
