Kupang-InfoNTT.com,- Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) NTT gelar sosialisasi peluang kerja luar negeri dan migrasi aman. Kegiatan BP2MI yang bekerja sama dengan Komisi IX DPR RI ini dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena, Sabtu (23/12/2023) siang di Gedung Gereja GKII Daerah Kupang.
Kegiatan ini diikuti oleh ratusan mahasiswa dan mahasiswi asal Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) dan 50 jurnalis Provinsi NTT.
Lukas Doni Pura perwakilan BP2MI NTT dalam pemaparan materi mengatakan kegiatan ini sebagai upaya untuk mengajak masyarakat terlibat dalam pembangunan terus dilakukan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Masyarakat terkhususnya mahasiswa harus menjadi garda terdepan dalam menyampaikan informasi kepada semua keluarga di rumah.
Lukas mengajak masyarakat NTT agar menjadi pelopor informasi program pemerintah sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI). Agar semua calon pekerja di luar negeri mengikuti jalan yang ditempuh dalam meminimalisir mencegal penempatan PMI ilegal.
“Sosialisasi Penempatan dan Pelindungan bagi Pekerja Migran Indonesia seperti ini sangat penting. BP2MI terus melakukan yang terbaik. Melalui cara ini rakyat kita diberi pemahaman, edukasi untuk tidak tergoda, tidak mengikuti bujuk rayu para sindikat atau calo,” ujarnya.
Pemerataan informasi tentang peluang kerja ke Luar Negeri ini penting. Lukas memaparkan soal hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan. Menurutnya menyediakan peluang kerja di Dalam Negeri, maupun di Luar Negeri merupakan kewajiban negara. Tapi, untuk menjadi PMI sudah pasti akan disiapkan supaya menjadikan handal.
Tidak sekedar memberi kebijakan atau program yang memudahkan PMI. Namun keberpihakan pemerintah diberikan juga kepada Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI). Lukas juga menyampaikan adanya skema KTA dan KUR yang menjadi terobosan BP2MI sebagai langkah memotong mata rantai sindikat dan upaya menutup ruang agar rentenir bisa mati.
“Masyarakat harus tahu akar persoalan yang menjerat PMI. Mengapa mereka rawan dianiaya, karena berangkatnya tidak resmi, hanya diberangkatkan sindikat. Yang berangkat ilegal sudah pasti salah, itu perbuatan melanggar hukum, dan otomatis tidak mendapat perlindungan negara saat PMI ini berada di negara penempatan,” kata Lukas.
Ia menambahkan bahwa tahun 2023 ini sudah ada 146 pekerja asal NTT yang meninggal dunia di luar negeri. Yang mana seluruh yang meninggal ini berangkat dengan non prosedural alias tidak melalui proses atau regulasi resmi yang disiapkan oleh pemerintah. Inilah yang perlu dikawal dan dijaga agar kejadian serupa tidak terjadi di kemudian hari.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka dalam kesempatannya mengapresiasi segala bentuk perjuangan BP2MI yang terus bekerja keras akan semua pekerja migran Indonesia bekerja dengan tenang dan berangkat melalui regulasi resmi.
“Kalau melalui BP2MI tentu resmi dan terdata di pemerintah. Maka ketika terjadi hal yang tidak diinginkan maka negara ada untuk melindungi para pekerja migran. Selain data tercover oleh pemerintah, para pekerja juga dibekali dengan kemampuan tambahan seperti pelatihan bahasa dan lain sebagainya. Ini mempermudah para pekerja ketika bekerja di luar negeri,” ungkapnya.
Melki Laka Lena juga meminta masyarakat dab calon pekerja migran untuk hindari informasi hoax. Jangan menjadi korban dari perlakuan jahat sindikat. Warga perlu tahu pekerjaan yang dipilih, untuk itu harus persiapkan diri menjadi PMI handal dan profesional melalui BP2MI.
“Kalau ikut skema penempatan resmi, negara memberikan jaminan keamanan, jauh dari perlakuan buruk majikan. Karena pelindungan menyeluruh dilakukan negara untuk seluruh PMI. Bantu saya dan BP2MI untuk perangi sindikat, ini pekerjaan mulia yang akan terus dilakukan” ujar Melki Laka Lena.
Sebelum menutup pemaparannya, Melki Laka Lena menyampaikan bahwa saat ini di NTT terkhususnya Kota Kupang sedang dibangun pengembangan Balai Latihan Kerja (BLK ) kategori Nasional. Ini untuk mewujudkan SDM yang memiliki keterampilan dan kualifikasi yang baik, dan ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menjawab tantangan Indonesia Emas kedepan.
Melki Laka Lena menjelaskan di era persaingan saat ini, kompetisi sangat ketat. Semua Negara dan manusia sekarang sedang beradu skill dan kompetisi untuk menjadikan SDM yang unggul. BLK merupakan program pemerintah untuk meningkatkan keterampilan (hard skill) masyarakat.
“Nantinya anggaran baik untuk alat pelatihan dan materi di BLK ini disiapkan langsung oleh pemerintah dengan menggunakan keahlian tenaga profesional serta biaya ditanggung oleh APBN. Artinya APBD satu tidak tergerus oleh aktivitas BLK ini,” tandasnya.
Laporan: Chris Bani
