Kupang-InfoNTT.com,- Sejumlah Bidan di Puskesmas Tarus Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang-NTT diperlakukan semenah-menah saat pertanyakan insentif Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) serta uang kegiatan BOK.
Sejumlah bidan yang mencoba menanyakan haknya kepada Kepala Puskesmas dan Ketua Program Mutu secara mendadak dipindahtugaskan ke Puskesmas Pembantu (Pustu). Perlakuan yang diterima para bidan dinilai sangat tidak manusiawi dan terkesan membungkam pegawai untuk tidak menuntut haknya.
Bidan berinisial E (39) kepada awak media, Jumat (11/01) mengaku perlakuan serupa dari Kepala Puskesmas dan Ketua Program Mutu sudah berulang kali terjadi. Bahkan para pegawai senior yang selama bertahun-tahun bekerja di bawah kepemimpinan Kepala Puskesmas Marsela Masneno kerap terintimidasi disertai ancaman akan dipindahtugaskan apabila melawan perintah kepala puskesmas dan ketua program mutu.
“Pegawai di sini seperti dalam neraka. ibu Marsela dan ibu Rifi terlalu otoriter dan tidak punya hati. Kami pertanyakan hak kami malah dibungkam, bukannya cari solusi untuk membayar hak-hak kami, malah kami dibuang ke pustu. Saya sendiri ditempatkan di Pustu Oelnasi karena selama ini saya sering menanyakan soal penggunaan anggaran yang tidak sesuai dan juga pembagian program yang tidak merata. Ini berdampak pada penerimaan uang kegiatan BOK, insentif BOK maupun JKN . Misalnya penerimaan insentif BOK beberapa waktu lalu dimana ada pegawai yang menerima uang dengan jumlah di bawah seratus ribu, sementara ada yang jumlah uang insentif mencapai delapan juta lebih. Ini merupakan tindakan brutal dan siapapun yang diperlakukan seperti ini pasti merasa tidak adil,” tuturnya.
Dikisahkannya, pada tanggal 9 Desember 2024 rekannya berinisial D menanyakan uang kegiatan BOK kepada Bendahara BOK. Akan tetapi jawaban bendahara bahwa uangnya tidak bisa dibayarkan karena aplikasi sudah terkunci. Karena curiga, maka pada tanggal 12 Desember 2024 E, D, F, H dan beberapa rekan lainnya mencoba untuk meminta penjelasan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang.
Saat bertemu Sekertaris Dinas Kesehatan itu, mereka diberikan penjelasan bahwa ternyata uang tersebut bisa dibayarkan, Sekretaris Dinas menganggap Bendahara BOK mengibuli dana tersebut untuk didiamkan.
Merasa akal busuknya diketahui oleh korban D, E dan teman-temannya, maka Kepala Puskesmas dan ketua program mutu melakukan konspirasi untuk memindahkan pegawai tersebut dengan alasan penyegaran.
“Teman – teman di sini sudah muak dan tidak tahan dengan perilaku kedua oknum ini. Bayangkan kami punya insentif tahap 2 (dua) tahun 2023 dibayarkan melalui rekening pada tahun 2023. kemudian kepala puskesmas perintahkan untuk uangnya diambil dan dikumpulkan kembali dalam bentuk tunai dengan alasan supaya bisa dibagikan merata termasuk kepada tenaga kontrak namun hingga Desember 2023 uang tersebut tidak dibagikan kembali. Uang itu lenyap entah kemana. Kemudian uang insentif tahap 3 tahun 2023 sudah berulang kali kami pertanyakan namun kepala puskesmas diam-diam sampai saat ini, tahun 2025 juga dia tidak bayarkan,” bebernya.
Narasumber juga mengungkapkan, beredar kabar bahwa kepala puskesmas sedang menyuruh mantan bendahara 2023 LM untuk memanipulasi kwitansi dengan alasan uang insentif tahap tiga tahun 2023 sudah digunakan untuk pembiayaan kegiatan lain sehingga dana tersebut tidak bisa dibayarkan.
Ia menambahkan, puncaknya dari langkah mendiamkan dana insentif dan juga masalah-masalah lain adalah kami semua yang bertanya soal dana tersebut dipindahkan.
Menurut E dan D pihaknya sudah melakukan pengaduan kepada Sekretaris Dinas untuk menelusuri persoalan ini namun belum ada tanggapan serius.
Diungkapkannya, dugaan tindakan manipulatif sang Kepala Puskesmas juga terjadi saat merebaknya virus covid-19, di mana dana belum juga dibayarkannya.
Juga terindikasi adanya surat tugas dan SPJ fiktif, ada tindakan monopoli dimana oknum Ketua Program Mutu yang melakukan monopoli terhadap tiga program dengan nilai uang cukup besar tetapi jarang turun ke lapangan. Anehnya surat tugas dan SPJ selalu ada disetiap kegiatan walaupun sang Ketua program mutu jarang turun ke lapangan.
“Anehnya foto selalu ada, Surat Tugas dan SPJ selalu full pada tiap kegiatan itu wajahnya ada. Kemungkinan dia memanipulasi data dan melaporkan secara fiktif,” paparnya.
(*Kabar-Independen.Com)
