Oelamasi-InfoNTT.com,- Forum Milenial Amarasi (FORMASI) menyuarakan desakan keras kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang agar segera mengungkap tuntas oknum-oknum yang terlibat dalam rekomendasi BPKP NTT terkait dugaan adanya penyimpangan anggaran 6,1 miliar rupiah.
Ketua Umum FORMASI, Dedy Boimata, kepada media ini, Selasa (6/5/2025) menyampaikan bahwa FORMASI sebagai bagian dari rakyat Kabupaten Kupang merasa prihatin adanya temuan BPKP di DPRD Kabupaten Kupang yang angkanya mencapai 6 miliar rupiah.
Menurut Dedy, DPRD merupakan lembaga representatif dari masyarakat karena di dalamnya terdapat perwakilan suara-suara rakyat. Namun kemudian jika lembaga yang menjadi wajah rakyat Kabupaten Kupang diduga ada permainan keuangan negara yang sangat luar biasa bahkan menjadi temuan BPKP NTT, maka harus diungkap tuntas.
“Saya mendesak agar Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang segera ungkap dan selesaikan kasus ini. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang untuk hadir membela rakyat. Para pelaku yang sedang bermain dengan uang negara di DPRD Kabupaten Kupang sungguh adalah oknum yang tidak bertanggung jawab,” ujar Dedy.
Ia menambahkan, FORMASI mendesak agar Kejaksaan segera menuntaskan kasus ini dan jika memenuhi syarat dalam UU Tipikor maka jangan segan menetapkan oknum-oknum tersebut sebagai tersangka, karena diduga kuat adanya indikasi keterlibatan ASN.
Ia juga mengungkapkan bahwa temuan BPKP NTT ini sebagai wujud nyata transparansi informasi yang disampaikan kepada masyarakat. Apa yang sedang terjadi di DPRD Kabupaten Kupang telah menciderai semangat reformasi birokrasi dan transparansi.
Dirinya juga menekankan bahwa masyarakat Kabupaten Kupang tidak boleh diam dan membiarkan praktik seperti ini terus terjadi. Ia menyatakan bahwa FORMASI siap mengawal proses hukum hingga tuntas dan akan terus menekan Kejaksaan agar tidak berhenti hanya pada aktor-aktor kecil dalam kasus ini.
“FORMASI mendukung penuh Kejaksaan dan berharap Kejaksaan tidak takut atau ragu. FORMASI akan berdiri di garda depan mendukung penegakan hukum. Jangan hanya menindak satu oknum saja, namun semua aktor dibalik penyimpangan anggaran 6,1 miliar harus diungkap. Karena dengan angka yang cukup besar ini diduga ada aktor intelektual di balik kasus ini,” tegasnya.
Dedy juga mengingatkan bahwa publik Kabupaten Kupang kini semakin cerdas dan tidak bisa dibodohi dengan pengungkapan kasus yang setengah hati. Dirinya bersama FORMASI akan terus bersuara demi tegaknya keadilan dan bersihnya pemerintahan daerah dari praktik korupsi.
Laporan: Chris Bani
