Oelamasi-InfoNTT.com,- Penjabat Bupati Kupang Alexon Lumba membuka kegiatan Pemantauan, Evaluasi, dan Pembelajaran Implementasi Program SKALA, Implementasi Kebijakan Transfe Fiskal, Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Pemanfaatan Data Regsosek di Kabupaten Kupang, Rabu (16/10/2024) di Aula Kantor Bupati Kupang, Oelamasi.
Kegiatan tersebut selain dihadiri Unit Leader of Decentralized Governance Skala, Astrid Kartika, dan Team Leader SKALA, Petra Karedji, turut pula dihadiri Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementrian Keuangan RI, Ludiro.
Alexon Lumba pada kesempatan tersebut menyampaikan informasi umum mengenai pelaksanaan kebijakan oleh Pemerintah Kabupaten Kupang dalam rangka mempercepat implementasi kebijakan transfer fiskal, penerapan standar pelayanan minimal dan pemanfaatan data regsosek.
Alexon Lumba menjelaskan, untuk mencoba mengurangi jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kupang sesuai data tahun 2023 berjumlah 90.230 jiwa, Pemerintah Kabupaten Kupang di tahun 2024 ini berkomitmen melaksanakan tiga pilar program yaitu mengurangi beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan masyrakat dan mengeliminir kantong-kantong kemiskinan, melalui 47 program, 56 kegiatan,dan 166 sub kegiatan, dengan total anggaran 274 Milyar Rupiah lebih.
Dilanjutkannya, untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal, Pemerintah Kabupaten Kupang mendapat transfer ke daerah dari Pemerintah Pusat sebesar 1 Milyar Rupiah lebih, sedangkan Dana Desa tahun ini Kabupten Kupang total mendapat transferan 1,1 Triliyun Rupiah lebih.
Sementara untuk mennyikapi isu nasional mengenai aksi penurunan stunting, Pemkab Kupang melakukan gerakan kemanusiaan melalui Gerakan Orang Tua Asuh, mengoptimalkan kegiatan intervensi gizi sensitive,spesifik, dan serentak.
“Kegiatan sudah dilakukan dengan pemberian makanan tambahan bagi anak stunting dan ibu hamil, pemberian tablet tambah darah bagi remaja putrid, dan pengukuran dan penimbangan ulang bagi para balita di seluruh Kabupaten Kupang, serta pendampingan bagi para calon pengantin denganmelibatkan tokoh agama,” ujar Alexon Lumba.
Alexon Lumba menjelaskan, jaminan kesehatan masyarakat melalui BPJS yang di Kabupaten Kupang telah memberlakukan Universal Health Coverage (UHC) juga dipertahankan, dan pendekatan layanan kesehatan kepada masyarakat ditingkatkan melalui pembangunan Rumah Sakit Pratama di daerah Amfoang.
Sementara untuk bidang pendidikan dan bidang sosial dijelaskan Alexon Lumba, Pemerintah Kabupaten Kupang terus berupaya meningkatkan pemenuhan kebutuhan perlengkapan didik PAUD, dan penyaluran bantuan sosial melalui program PKH, dan bantuan sosial lainnya.
“Terkait perkembangan hak akses data regsosek kabupaten Kupang saat ini sudah mendapatkan hak akses. Dampak dari pentingnya data regsosek agar program perlindungan sosial yang diberikan tepat sasaran sehingga efektif dalam percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim,” jelas Alexon Lumba.
Sedangkan Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementrian Keuangan RI, Ludiro dalam kesempatannya mengatakan, Kabupaten Kupang sebenarnya memiliki potensi yang besar yang bisa dijadikan basis untuk pengambilan keputusan strategis.
Menurutnya Kementerian Keuangan RI juga sedang melaksanakan kebijakan efisiensi transfer ke daerah untuk memperbaiki ketimpangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan memperbaiki kebijakan fiskal dengan memperhatikan georgrafis daerah, SDM, dan lain sebagainya.
Ia menegaskan, perlu ada penguatan pada unit-unit sektor pendapatan di daerah termasuk di Kabupaten Kupang, untuk mengoptimalkan potensi-potensi pendapatan Pemerintah Daerah.
Turut mendampingi Pj.Bupati Kupang dalam kesempatan tersebut, Asisten 2 Sekda Kabupaten Kupang, Mesak Elfeto, dan beberapa pimpinan OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Kupang.
Laporan: Prokopim
