Oelamasi-InfoNTT.com,- Pertanggungjawaban Bupati Kupang terhadap realisasi anggaran belanja tahun 2022 mendapat kritikan dari DPRD. Di mana implementasi belanja Pemerintah Kabupaten Kupang melewati pendapatan.
Belanja Pemkab Kupang tahun 2022 senilai 1,23 triliun lebih, yang mana dalam anggaran pos pendapatan hanya senilai 1,17 triliun. Artinya realisasi APBD Pemkab Kupang tahun 2022 mengalami overlap
Hal ini disampaikan Ketua Fraksi Hanura‐Gerindra, Anthon Natun usai penutupan Sidang II Masa Persidangan III DPRD Kabupaten Kupang tahun 2023, Jumat 28 Juli 2023.
Anthon juga mengatakan bahwa realisasi belanja Pemkab Kupang tahun 2022 ini tentu sangat menggangu APBD tahun 2023 karena silpa tahun 2022 juga cukup tinggi senilai 14 miliar. Jika silpa itu bertuan, maka defisit 78 miliar yang disampaikan Bupati dalam jawabannya akan sangat menggangu anggaran belanja di tahun 2023.
Untuk menutup defisit anggaran sebesar 78 miliar, dirinya berharap OPD penyumbang PAD bagi Pemkab Kupang bisa bekerja ekstra untuk menutupi defisit anggaran tersebut. Pemerintah daerah pun harus mengambil langkah konkret guna melakukan terobosan dalam mencegah defisit anggaran di tahun depan.
Anthon Natun juga meminta semua pihak untuk mengevaluasi dan memantau pekerjaan fisik infrastruktur tahun 2022. Karena anggaran yang digelontorkan untuk pekerjaan infrastruktur tahun 2022 cukup besar, jangan sampai ada kerusakan atau pekerjaan tidak sesuai dengan bespek.
Semua ini harus dilakukan untuk mendapat output yang baik bagi masyarakat, karena tujuan utama dari penyerapan APBD adalah membangun ekonomi masyarakat, jika terwujud maka angka kemiskinan dengan sendiri menurun.
Anthon Natun juga mengungkapkan bahwa data BPS 2022, Kabupaten Kupang adalah daerah dengan angka kemiskinan nomor 3 di NTT, ini pertanda bahwa Pemerintah Kabupaten Kupang belum bekerja dengan baik.
Dirinya secara tegas berharap pemerintah tidak asal merealisasikan anggaran tapi wajib memantau di lapangan output bagi masyarakat. Apakah berguna bagi rakyat atau tidak.
Indikator susahnya penurunan angka kemiskinan karena bidang pertanian tidak tersentuh dengan baik. Realisasi APBD harus dievaluasi secara nyata oleh Pemkab Kupang.
Hal ini sangat perlu dilakukan guna bisa mengoreksi masalah kemiskinan di daerah ini. Kabupaten Kupang dengan anggaran yang besar harus mampu menjawab berbagai tantangan di lapangan.
Laporan: Chris Bani
