Amarasi-InfoNTT.com,- Kontraktor pelaksana mulai melanjutkan kegiatan proyek infrastruktur jalan Oekabiti – Oemoro. Nampaknya ada pergantian perusahaan yang mengerjakan proyek lanjutan dengan anggaran puluhan miliar tersebut.
Pantauan media ini, nampak alat berat escavator dan juga belasan truk besar sudah melakukan aktifitas satu pekan terakhir. Bagian pinggir jalan juga perlahan-lahan sudah mulai dikerjakan.
Kepala Desa Enoraen, Sariwan Herry Takain kepada media ini, Senin (05/6/2023) pagi mengatakan agar kontraktor pelaksana yang mengerjakan ruas jalan di Amarasi Timur khususnya di Desa Enoraen agar bekerja sesuai spesifikasi pekerjaan sehingga menciptakan hasil yang berkualitas.
“Saya kenal baik kontraktor ini. Semoga bisa kerja dengan baik. Peran para kontraktor di ruas jalan dengan intensitas tinggi ini menjadi vital sebagai penentu hasil kualitas pembangunan infrastruktur yang baik dengan ketepatan waktu pengerjaan,” kata Herry Takain.
Ia mengatakan, mestinya komitmen bersama pemerintah daerah dengan pemenang lelang pekerjaan fisik diperlukan, agar masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan secara optimal, sekaligus merealisasikan percepatan penyerapan anggaran daerah pada tahun ini.
“Kita sangat bergantung kepada mereka untuk kualitas dan ketepatan waktu. Sebagai masyarakat kami punya fungsi pengawasan tapi pengawasan tanpa komitmen dari dua belah pihak juga akan sulit. Karena ini adalah uang rakyat yang dipakai untuk membangun jalan, jembatan, sumber daya air, dan lainnya itu, kita kembalikan semua kepada rakyat,” ucapnya.
Herry mengaku himbauan kepada kontraktor pelaksana ini sekaligus bagian dari evaluasi atas tanggapan masyarakat terkait keluhan kondisi jalan yang dinilai tidak memuaskan pasca dikerjakan oleh perusahaan sebelumnya. Seperti yang terjadi di ruas jalan provinsi di Desa Tesbatan, Desa Oenoni hingga ke Amarasi Timur di Desa Rabeka.
“Saya dan masyarakat mendukung penuh pekerjaan ini. Namun juga akan melakukan pengawasan secara lebih maksimal lagi,” ujarnya.
Sedangkan salah satu warga Oenoni yang enggan namanya disebutkan kepada media ini, berharap agar pemerintah provinsi melakukan pengawasan secara baik terhadap pelaksana kegiatan fisik di lapangan, sekaligus memberikan denda atau penalti terhadap temuan penyimpangan pengerjaan proyek.
“Jalan hancur semua. Ini terindikasi ada penyimpangan anggaran proyek. Jangan sampai masyarakat marah dan blokade jalan. Ini menjadi catatan agar perusahaan bersama kontraktornya tidak dipakai lagi dalam penanganan proyek proyek di daerah,” ujarnya.
Laporan: Chris Bani
