Kritik Pemkab Kupang, Warga Pukdale Kecewa dan Sakit Hati Bantuan Seroja Tak Kunjung Diterima

Ilustrasi

Oelamasi-InfoNTT.com,- Warga Desa Pukdale merasa kecewa dengan Pemerintah Kabupaten Kupang lantaran bantuan seroja kepada 191 warga Desa Pukdale, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur hingga saat ini tidak tersentuh bantuan.

Hal ini disampaikan Denis Seubelan, salah satu tokoh masyarakat saat membawa masyarakat mencari keadilan bertemu Wakil Bupati Kupang, Kamis (12/1/2022) siang.

Bacaan Lainnya

Menurut Denis, masyarakat Desa Pukdale sejumlah 191 KK yang terkena langsung bencana seroja pada tahun 2021 hingga saat ini baru sebagian yang menerima, lebih banyak yang belum menerima bantuan. Hal ini menjadi polemik dan menimbulkan kekecewaan luar biasa di hati masyarakat.

“Pasca bencana sudah ada tiga menteri yang diutus oleh bapak Presiden RI yang datang langsung ke Desa Pukdale. Menteri Sosial saat turun ke Desa Pukdale didampingi oleh Wakil Gubernur NTT, ketua DPRD Provinsi NTT, Bupati Kupang dan juga dinas terkait dalam hal ini BPD dan PUPR. Kami dijanjikan akan mendapatkan bantuan dana dengan kategori penerima yakni rusak ringan, sedang dan berat. Saat ini baru sebagian yang menerima, itupun baru tahap pertama,” ungkapnya.

Dirinya mempertanyakan konsistensi Pemda Kabupaten Kupang yang hingga saat ini belum merealisasikan bantuan tersebut, padahal Kampung Felakdale Desa Pukdale merupakan daerah terarah yang terkena dampak badai seroja. Mestinya pemda sikapi hal ini dengan turun mengecek ke lapangan, bukan sebaliknya hanya mendengar laporan.

“Kami datangi bapak Wakil Bupati Kupang untuk mempertanyakan hak-hak kami. Saya ingin sampaikan bahwa ada rumah warga berupa gubuk yang menampung dua hingga 3 kepala keluarga. Ini miris, dan jika hujan deras masyarakat tidak tidur dan hanya memantau luapan sungai, karena ini menjadi trauma tersendiri bagi warga Desa Pukdale,” jelasnya.

Masyarakat juga sudah ke dinas terkait untuk menyampaikan pengeluhan namun diminta melengkapi kembali dokumentasi waktu kejadian. Sedangkan waktu kejadia. listrik padam selama kurang lebih satu bulan, bagaimana mengekspos data itu karena semua bukti ini membutuhkan media dalam hal ini handphone, kamera digital dan sebagainya.

“Kami mau menyampaikan bahwa kami sangat menderita karena daerah kami (Desa Pukdale) adalah hulu sumber meluapnya air. Perjuangan kami ini hanya untuk meminta agar hak kami jadi prioritas sebagai korban bencana seroja karena kami juga bagian dari masyarakat Republik Indonesia, kami juga darah Indonesia sehingga kami semua mempunyai hak yang sama,” ucapnya.

Denis menuturkan, bencana seroja kemarin tidak ada korban jiwa di Desa Pukdale, namun harta benda dan semua isi rumah lenyap terbawa arus air banjir. Lalu perkebunan, pertanian sawah juga gagal panen. Kini masyarakat Desa Pukdale juga tidak menerima bantuan apapun dari pemerintah baik pusat dan daerah. Masyarakat hanya menerima bantuan berupa mie instan dan minyak goreng dari pihak ketiga dan sumbangan dari donatur yang sukarela membantu.

Hal yang sama juga dengan hasil pertanian yang harganya merosot akibat hasil tani rusak. Ini dikarenakan jalan yang hancur akibat seroja yang kemudian membuat muatan rusak dan kualitas hasil menurun.

Denis berharap agar masyarakat Desa Pukdale tidak menjadi anak tiri. Desa Pukdale selama ini sebagai lumbung hasil pertanian dan dapurnya Kabupaten Kupang. Namun saat ini korban bencana Desa Pukdale harus berjuang lagi untuk mendapatkan bantuan.

Dirinya mengakui bahwa awal bencana, dinas terkait datang mengambil data baik itu fisik maupun perlengkapan semua berupa surat menyurat, dan semua sudah lengkapi. Warga Pukdale juga diperintahkan tengah malam untuk mencari materai sepulu ribu.

“Saya masih ingat masyarakat lari pontang-panting untuk mencari materai karena itu persyaratan untuk dilengkapi, tetapi apa yang didapati saat ini? Saya bicara karena saya juga korban, rumah saya juga dilanda bencana. Ada masyarakat Pukdale yang pergi membuka rekening tapi ketika ke Bank rekeningnya kosong. Ketika kami datangi dinas terkait, katanya dana sudah ditransfer kembali ke negara tanpa harus memberikan keterangan bukti transfer,” ungkapnya.

Denis Seubelan mempertanyakan kinerja tim verifikasi dari instansi terkait, hingga saat ini kendalanya di mana? Negara punya hak, tetapi warga pun patut pertanyakan karena sudah lengkapi berkas melalui pemerintah desa dan diajukan ke dinas terkait salah satunya BPBD. Jangan warga diiming untuk menunggu dana penyintas.

“Kami hanya diberikan sebuah tawaran (penyintas) yang membuat kami tenang ibaratnya mereka datang menghibur dengan memberikan gula-gula manis lagi. Tetapi yang jelas kami sakit hati dan kecewa. Kami akan berjuang terus untuk mendapatkan hak kami, apa yang kami alami ini akan kami ingat sebagai bukti bahwa kami pernah berjuang sendiri mencari keadilan,” tegas Denis.

Menanggapi hal ini, Wakil Bupati Kupang, Jerry Manafe mengatakan sebenarnya khusus bencana seroja, semua sudah diperhatikan oleh pemerintah pusat. Dana Seroja bagi Kabupaten Kupang diberikan kepada kurang lebih 11, 3 ribu korban yang terdata dan dikirim ke NNPB Pusat dengan nilai uang ke Kabupaten Kupang kurang lebih 229 milyar.

Jerry Manafe berharap BPBD kembali membuka data dan memperhatikan secara serius warga Desa Pukdale. Kalak BPBD harus turun langsung ke Desa Pukdale untuk memantau proses verifikasi lapangan agar semua warga terdampak bencana mendapatkan keadilan haknya.

“Saya jujur kasihan bapa mama semua datang ke sini. Buang waktu dengan mencari keadilan haknya. Ayo BPBD turun lagi ke Desa Pukdale untuk mendata agar uangnya bisa disalurkan secepatnya. Jangan biarkan masyarakat membuang waktunya untuk hal seperti ini. Mereka sudah susah tapi dibuat begini kan kita juga kasihan,” ujar Wabup Jerry Manafe.

Menurutnya, penyaluran dana Seroja ini seharusnya sudah berakhir per Desember 2022. Harusnya 31 Desember 2022 Dana Seroja sudah selesai 100 persen.

Jerry Manafe pun menjelaskan bahwa sebagai Wakil Bupati, ia hanya melakukan fungsi pengawasan kinerja lapangan. Bantuan seroja berupa uang itu pun hanya singgah ke rekening pemerintah daerah lalu langsung dilanjutkan ke rekening korban bencana. Bantuan by name by adress jadi tidak bisa dirubah, jika ada perubahan maka itu bisa bahaya dan ada unsur lain.

“Itu bukan uang pribadi dan juga bukan uang pemerintah Kabupaten Kupang, tapi Dana Pusat, jadi tidak boleh dimanipulasi dan diproyekan atau jangan sampai yang tidak korban menerima dan yang korban tidak terima. Mari kita selesaikan ini secara baik,” ujar Wabup Kupang. (***)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.