Kupang-InfoNTT.com,- Persoalan penyaluran dana seroja bagi korban dan penyintas di Kabupaten Kupang tak kunjung selesai. Pansus belum dilaksanakan, masyarakat pun melakukan demo di Kantor DPRD Kabupaten Kupang, kini Fraksi PKB juga angkat bicara.
Ketua Fraksi PKB DPRD Kabupaten Kupang, Yakobus Klau kepada media ini, Senin (04/11) mengatakan bahwa persoalan penyaluran seroja di Kabupaten Kupang ini sangat berbahaya dan berpotensi hukum. Hal ini dikarenakan adanya dugaan kongkalikong pegawai di lapangan saat melakukan verifikasi lapangan.
“Saya menduga ada permainan kongkalikong dari panitia seroja yang memberikn laporan klasifikasi kategori rusak berat, rusak sedang mapun rusak ringan. Seharusnya data awal BNPB Pusat by name by address itu langsung disalurkan 100 persen, jika ada data baru tinggal didata sebagai penyintas saja. Nah kalau data awal diverifikasi ulang lalu ada perubahan data maka di situlah rakyat dirugikan, dan kemudian kehilangan uang serta penyaluran tidak sesuai kategori awal lagi,” ungkapnya.
Yakobus Klau mengatakan bahwa dalam proses realisasi ternyata banyak kejanggalan, contohnya 50 juta yang masuk ke rekening korban seroja kemudian terpotong, korban hanya menerima 25 juta saha, sama halnya dengan kategori sedang dan ringan.
Menurut Klau, ini indikasinya penipuan, anehnya ketika ditanya ke bank, pihak bank tida tahu. Fraksi PKB menyarankan agar adanya pembèntukn pansus tapi sampai saat ini didiamkan oleh para pimpinan DPRD Kabupaten Kupang.
“Lembaga DPRD juga patut dipertanyakan, jangan sampai ada oknum yang terlibat dalam persoalan seroja, yang berperan bersama oknum tertentu untuk membuat susah masyarakat,” ucapnya.
Yakobus Klau menegaskan bahwa saat ini sudah masuk masa kampanye bagi para caleg. Harus berjaga-jaga jangan sampai ada oknum yang menjanjikan masyarakat untuk memperjuangkan dana penyintas seroja.
“Janji manis politik ini dilakukan untuk mendapatkan dukungn suara. Diduga juga ada oknum yang sudah pegang daftar nama yang akan mendapatkan dana penyintas seroja. Ini mental keadilan dan sangat memalukan sebagai seorang caleg. Menghalalkan segala cara untuk meraup suara padahal cara tersebut adalah cara sampah,” tandasnya.
Laporan: Chris Bani
