Bupati Kupang Buka Forum Group Discussion Sosialisasi Program Inklusi Keuangan 

Oelamasi-InfoNTT.com,- Bupati Kupang Korinus Masneno membuka kegiatan FGD sosialisasi program Inklusi Keuangan yang berlangsung di Aula Bupati Kupang, Jumat, 10 November 2023.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Kupang mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Kementerian koordinator bidang perekonomian RI, terutama kepada bapak Deputi yang telah memilih kabupaten Kupang sebagai tempat dilaksanakannya kegiatan FGD Sosialisasi Program Inklusi Keuangan dalam rangka mendukung perluasan akses keuangan masyarakat dan pengentasan kemiskinan ekstrem.

Bacaan Lainnya

Korinus Masneno menuturkan, terkait dengan FGD hari ini, banyak hal yang mestinya bisa diserap dan diaktualisasi nantinya dalam aktivitas inklusi keuangan di Kabupaten Kupang.

“Mari bersama kita ikuti kegiatan ini dengan antusias untuk memastikan bahwa inklusi keuangan mampu berakselerasi secara simultan dengan berbagai kebijakan lain untuk menurunkan angka kemiskinan dan angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Kupang,” terangnya.

“Saya percaya, semua pihak yang hadir d tempat ini memiliki komitmen kuat untuk mewujudkan inklusi keuangan di kab. Kupang, maka ke depan 88.020 jiwa (21,70%) masyarakat miskin dan 24.280 jiwa (5, 98%) masyarakat miskin ekstrem di kabupaten Kupang mampu ditekan dan dikurangi. Dengan inklusi keuangan, saya juga yakin bahwa kinerja perekonomian di kab. Kupang akan mengalami pertumbuhan yang signifikan. Kita akan terus alami berbagai lompatan dalam peningkatan Indeks pembangunan manusia. Pertumbuhan ekonomi bergerak dalam trend yang baik dan berkelanjutan serta yang terutama, kita semakin berdaya untuk mengurangi kesenjangan dan kekakuan jebakan pendapatan kelas rendah yang membelenggu kita selama ini”, ucap Bupati Korinus.

Pada kesempatan ini pula, Masneno juga meminta ke jajaran direksi BRI dan Bank NTT untuk lebih mendekatkan layanannya ke kecamatan-kecamatan yang ada di kab. Kupang. Ini semua demi mengurangi jumlah masyarakat yang belum memiliki askes layanan perbankan. Dan semua camat atau lurah di desa-desa harus memfasilitasi pihak bank untuk memperoleh tanah di ibu kota kecamatan.

Selain kebutuhan dasar dalam tabungan, Beliau juga ingin masyarakat kab. Kupang memiliki kapasitas lebih dari hari ini untuk mendapatkan dan memiliki produk serta layanan keuangan seperti asuransi, pembiayaan, program pensiun dan investasi yang dapat menunjang taraf hidup mereka menjadi lebih baik ke depannya.

Disambung, Deputi 1 Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Dr. Ferry Irawan, “kamu ucapkan terimakasih dan apresiasi khusus kepada Bupati Kupang dan jajarannya atas kerja sama dan sinergi yang solid dalam rangka upaya pelaksanaan kegiatan ini yang bertujuan untuk meningkatkan inklusi dan literasi keuangan masyarakat”, ujarnya.

Perbaikan pertumbuhan ekonomi yang tinggi diikuti dengan perbaikan kualitas kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut, tergambar dari tingkat kemiskinan, pengangguran, hingga ketimpangan yang menurun diiringi situasi sosial masyarakat atau pergerakan ekonomi yang membaik pasca pandemi. Pengentasan kemiskinan ekstrem telah menjadi fokus pemerintah untuk dapat ditangani dengan lebih baik. Pemerintah menargetkan agar pada tahun 2024, angka kemiskinan ekstrem dapat dihapuskan, melalui multiple Intervention, yaitu tidak hanya dengan menurunkan beban pengeluaran melalui bansos namun melalui pemberdayaan masyarakat seperti akses terhadap pekerjaan, peningkatan kapasitas SDM dan UMKM.

Untuk mengimplementasikan strategi nasional keuangan inklusif (SNKI), pemerintah telah menyusun skema perluasan akses keuangan khususnya di wilayah pedesaan. Ekosistem ini turut melibatkan multi stakeholder baik dari pemerintah pusat, daerah, desa hingga unit bisnis yang dimiliki oleh pemdes. “Kami berharap program ini dapat memberikan hasil yang kongkret terutama dalam meningkatkan UMKM dari unbanked menjadi bankable dan meningkatkan akses pembiayaan melalui pemanfaatan digitalisasi. Dukungan pembiayaan bagi wirausaha dan UMKM juga telah diberikan melalui program KUR yang merupakan salah satu wujud komitmen pemerintah untuk mengembangkan ekosistem kewirausahaan dan UMKM melalui pembiayaan bunga rendah. Sepanjang tahun 2023, KUR telah tersalurkan sebesar Rp. 204, 17 triliun”, ujar Ferry Irawan.

Ferry juga berharap agar forum ini tidak hanya berakhir sampai hari ini, namun justru menjadi langkah awal pemgembat ekosistem yang mendorong kolaborasi dan inovasi sehingga kerjasama, termasuk bussiness matching, dengan berbagai stakeholder keuangan inklusif , baik Kementerian/Lembaga, Pemda, Perbankan, Penjaminan, BUMN/BUMD, pelaku UMKM, maupun Asosiasi dapat terus dipertahankan dan diperkuat.

Pada kesempatan ini, sekretariat Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DKNI) Kemenko Perekonomian beserta BUMN Mitra DKNI telah memberikan dukungan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan inklusi keuangan untuk kab. Kupang berupa : PT. Askrindo (bantuan kepada kelompok UMKM Jagung Goreng Tofa berupa alat produksi jagung goreng); Bank NTT (bantuan packaging produk UMKM binaan bank NTT cabang Oelamasi); PT. PNM (paket bantuan pencegahan stunting 50 pcs); PT. BRI (simbolis pemberian KUR kepada 3 debitur); Perum Bulog (paket beras kesehatan fortivit 50 pacs)

Turut hadir, Plt Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang, Bapak Mesak Soleman Elfeto, SH;Asisten Deputi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kewirausahaan Kemenko Ekon, Eripson Mangasi Hamonangan Sinaga; Direktur Keuangan PT Askrindo, Liston Simanjuntak; Direktur Bisnis Penjaminan PT Jamkrindo, Bapak Henry Penjaitan; Pemimpin Cabang PNM Denpasar, Darwis Hari Pondang; Pimpinan Cabang Oelamasi Bank NTT, Fransiskus A.L.A. Boli Tobi; Manager Bisnis Perum BULOG Kanwil NTT, Ibu Elita Mautang; Pimpinan Cabang BRI Kupang, Rizky Akbar Trilaksono; Para Camat dan Lurah se-Kab. Kupang dan Para penerima manfaat program PNM.

Laporan: Prokopim 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *