Baru Setahun Menjabat, Bildat Runesi Hasilkan Perdes Bagi Masyarakat Pakubaun

Amarasi-InfoNTT.com,- Pemerintah Desa Pakubaun bersama BPD, Pemangku Adat, Tokoh Masyarakat dan semua Komponen yang ada di Desa Pakubaun, pada Selasa 17 Januari 2023 bersama-sama merancang dan menetapkan Peraturan Desa Pakubaun tentang Pemakaman Umum.

Bildat Elifas Runesi, S.Pd, Kepala Desa Pakubaun kepada media mengatakan, isi dari Perdes ini adalah setiap masyarakat disarankan agar makamkan jenazah di Tempat Pemakaman Umum atau Keluarga, kedua larangan tentang makamkan jenazah di pekarangan rumah, ketiga sanksi bagi yang memakamkan jenazah di pekarangan.

Bacaan Lainnya

Menurutnya, tujuan umum dari Perdes ini ada sua asalan yang mendasar yaitu tidak ada ciptaan tanah baru dari Sang Pemilik Kehidupan namun angka hidup manusia semakin bertambah maka akan ada penumpukan manusia kedepannya oleh karena itu dilarang memakamkan jenazah di pekarangan rumah karena bisa jadi tempat rumah bagi anak cucu kedepa.

“Sekarang banyak masalah gugatan tanah di mana-mana karena tidak ada tempat tinggal dan tidak ada lahan utuk olah jadi setidaknya kita berpikir lima atau sepuluh tahun kedepan,” ujarnya.

Alasan lain adalah kalau satu rumah dua kuburan maka penataan perkampungan tidak bagus dipandang dan pemerintah beserta semua komponen tidak berinisiatif untuk batasi lewat musyawarah untuk hasilkan perdes maka pasti kedepannya setiap rumah lebih dari dua kuburan dan menimbulkan masalah tanah di mana-mana.

“Saya salaku Kepala Desa Pakubaun berterima kasih Kepada BPD, Pemangku Adat, Tokoh Masyarakat dan komponen lainnya karena sudah sepakati peraturan ini dan harapannya Perdes ini menjadi alat kontrol atau sipat bagi kita semua. Mari kita semua pantau dan awasi jangan harap pemerintah saja karena pemerintah jumlah terbatas, masyarakat juga wajib ikut kontrol,” tegasnya.

Rujukannya adalah Permendagri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewengan Desa, Peraturan Bupati Kupang Nomor 61 Tahun 2019 Kewenangan Desa, Peraturan Desa Pakubaun Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Kewenangan Desa berdasarkan Asal Usul dan Kewengan Lokal Berskala Desa. (***)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.