Media Online Indonesia Wilayah NTT Layangkan Somasi kepada Kepala Puskesmas Batakte

Nampak pengurus DPW MOI NTT didampingi dua orang kuasa hukumnya, yakni Ferdinand Boimau, SH.,MH, dan rekannya Aris Tanesi, SH, saat konferensi pers di sekretariat DPW MOI NTT.

Kupang-InfoNTT.com,- Dewan Pimpinan Wilayah Media Online Indonesia (MOI) Provinsi Nusa Tenggara Timur mengambil langkah hukum tegas terhadap Masri W. M. Ndoen, SST.,M.Kes., Pelaksana Harian Kepala Puskesmas Batakte di Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang.

Hal itu diketahui ketika salah satu organisasi pers tersebut menggelar Konferensi Pers pada Selasa, (31/05/2022) di Sekretariat MOI NTT, jalan Perintis Kemerdekaan I, Kayu Putih Kota Kupang.

Bacaan Lainnya

Konferensi pers ini dihadiri kedua petinggi DPW MOI Provinsi NTT, Rusdy Maga, SH selaku Wakil Ketua I DPW MOI Provinsi NTT dan Andre Lado, SH selaku Sekretaris DPW MOI Provinsi NTT. Sementara Ketua DPW MOI Provinsi NTT, Herry F. F. Battileo, SH.,MH., berhalangan hadir.

Melalui dua orang kuasa hukumnya, yakni Ferdinand Boimau, SH.,MH, dan rekannya Aris Tanesi, SH, DPW MOI Provinsi NTT melayangkan somasi terhadap Masri Ndoen.

Dalam tuntutan yang disampaikan oleh advokat muda, Ferdinand Boimau, SH.,MH, mengatakan bahwa, MOI NTT menyikapi serius statement dari Plh. Kepala Puskesmas Batakte, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang yang pada intinya mengatakan dua hal, pertama “Lisensi MOI ditolak di dewan pers, yang kedua “MOI adalah organisasi yang tidak diakui oleh pers”.

Menurut Ferdi Boimau, bahwa sebagai pengacara yang dipercayakan oleh MOI, beranggapan bahwa dua statement tersebut adalah fitnah. Kenapa fitnah? Karena yang benar adalah MOI ini adalah organisasi yang jelas, terbukti bahwa MOI telah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM.

Dirinya menjelaskan, Media Online Indoneia (MOI) sah secara hukum dan sudah memenuhi syarat-syarat sebagai organisasi pers sehingga telah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM.

“Ketika statemen itu dilakukan oleh Plh. Kepala Puskesmas Batakte, secara psikologis telah mempengaruhi kerja-kerja pers. Maka baik secara langsung maupun tidak langsung ini sudah merupakan upaya untuk menghalangi tugas pers sebagaimana telah diatur dalam UU Pers Pasal 18 Ayat 1 yang di mana ini merupakan sebuah tindak pidana dan dapat kami laporkan secara pidana,” tegasnya.

Akan tetapi sebelum menempuh upaya hukum, baik itu upaya hukum pidana maupun upaya hukum perdata, dikatakan oleh Ferdi bahwa, pihaknya berikan kesempatan kepada Plh. Kepala Puskesmas Batakte, untuk segera mengklarifikasi statement tersebut.

“Apabila tidak melakukan klarifikasi terhadap statement tersebut, maka sekali lagi kami tegaskan kami akan melakukan upaya hukum pidana maupun upaya hukum perdata. Kami memberikan kesempatan 2 kali 24 jam, apabila tidak merespon somasi kami ini maka tentu kami akan melakukan upaya hukum,” tandas Advokat yang juga Ketua LBH Surya NTT Kabupaten Kupang tersebut. (*Tim)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.