Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Pemkab Kupang Selalu Ada Catatan Khusus dari BPK RI

Bupati Kupang ketika memimpin pertemuan bersama BPK Perwakilan NTT.

Oelamasi-InfoNTT.com,- Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTT melakukan pertemuan awal bersama Bupati Kupang, Korinus Masneno, guna membahas laporan keuangan Pemda tahun anggaran 2021. Kegiatan ini dilaksanakan secara luring, Senin (07/02/2022) di ruang rapat Bupati Kupang.

Kegiatan ini juga menindaklanjuti hasil yang disampaikan dalam pertemuan secara virtual yang berlangsung minggu lalu, bahwa tim akan turun melakukan entry meeting. Bupati Kupang dalam kesempatan tersebut didampingi Sekretaris Daerah Obet Laha. Hadir pula Asisten 3 Sekda Kabupaten Kupang, Novita Foenay yang juga sebagai Pelaksana Tugas Kepala Inspektorat Kabupaten Kupang, Kepala BPKAD Rima Salean, dan Inspektur Pembantu pada Inspektorat Kabupaten Kupang Batarudin Rosna.

Bacaan Lainnya

Adapun hal-hal yang dibahas sebelum LKPD Tahun Anggaran 2021 nantinya akan diserahkan kepada BPK. Banyak hal penting terkait keuangan daerah yang dibahas dalam pertemuan tersebut.

Palti Elmadam, tim dari BPK RI Perwakilan Provinsi NTT sangat mengharapkan agar di pertengahan bulan Maret 2022, Pemkab Kupang dapat serahkan Laporan Keuangan dengan memperhatikan penyusunannya harus sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan seimbang untuk dapat diperiksa lebih lanjut.

Diungkapkan Palti Elmadam, pada tahun-tahun sebelumnya, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK terhadap laporan keuangan Pemkab Kupang, selalu ada catatan khusus, mengenai pengelolaan aset milik Pemkab Kupang, terutama aset tetap tanah.

“Untuk itu dirasa perlu bentuk tim untuk dilakukan verifikasi sebelum laporan keuangan diserahkan. Apalagi wilayah Kabupaten Kupang cukup luas, sehingga dibutuhkan proses manajemen aset yang dilakukan secara kontinu dengan landasan profesional. Tetap bangun komunikasi dan lakukan penelusuran terkait catatan aset yang ada, juga dibutuhkan komitmen dari Pemkab Kupang dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan, serta pentingnya pembentukan tim inventarisasi,” ujar Palti.

Sementara Kepala BPKAD Kabupaten Kupang, Rima Salean menambahkan, jumlah aset tanah yang tercatat dalam aset tetap, kini sudah ditindaklanjuti Pemkab Kupang dan ada progres penilaian mencapai 160 bidang tanah, namun salah satu kendala yang dihadapi dalam penelusuran aset, yaitu kurangnya tenaga tim penilai.

“Selama ini hanya 1 orang dari provinsi dan dibantu 3 orang dari kantor lelang. Dalam pertemuan secara virtual bersama ATR disampaikan, jika aset tanah pemda tidak ada pelepasan hak, solusinya siapkan Surat Penguasaan Fisik. Selain itu juga, minggu depan akan diadakan Bimtek Akuntasi Pelaporan bagi seluruh Kasubag Perencanaan di Kabupaten Kupang untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah,” ungkap Rima.

Bupati Kupang, Korinus Masneno menanggapi aset tetap tanah yang belum terselesaikan sejumlah 338 bidang tidak ditemukan, namun tercatat dalam aset tetap. “Kerjakan yang bisa dikerjakan. Jika tidak bisa, sampaikan terus terang kepada tim BPK  supaya ditemukan solusi. Kira-kira apa yang menjadi solusi tepat untuk menyelesaikan persoalan aset tanah, yang secara administrasi tercatat dalam aset, namun di lapangan tidak ditemui,” tegas Korinus.

Bupati pada kesempatan tersebut, memberikan penegasan kepada pimpinan OPD, agar kooperatif dalam penertiban aset sehingga penyusunan laporan keuangan dapat terselesaikan sesuai yang diharapkan.

“Jangan hanya karena persoalan aset tanah, dari tahun ke tahun Laporan Keuangan Pemkab Kupang hanya memperoleh opini BPK, Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Terimakasih BPK atas masukannya dalam membentuk tim inventarisasi di Pemkab Kupang,” ujar Bupati.

Laporan: Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pemkab Kupang

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.