Kupang-InfoNTT.com,- Polemik pemilihan Ketua Komisi IV DPRD Provinsi NTT tidak berjalan mulus seperti direncanakan semula. Partai Hanura merasa tidak dilibatkan dalam musyawarah mufakat yang digagas oleh ketua-ketua fraksi lainnya untuk menentukan pimpinan Komisi-komsi di DPRD Provinsi NTT.
Proses pemilihan Ketua Komisi IV digelar pada Senin (11/4) di ruang rapat Komisi IV DPRD Provinsi NTT, yang dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD NTT, sekaligus Koordinator Komisi IV Dr. Inche Sayuna SH.,M.Hum, yang dalam arahannya menyatakan, sesuai hasil kesepakatan Pimpinan Fraksi Fraksi menyepakati Anggota Fraksi PKB ditunjuk untuk ditetapkan secara musyawarah mufakat dari fraksi-fraksi di DPRD Provinsi NTT.
Tentunya Partai Hanura yang memiliki fraksi murni menolak karena tidak pernah dilibatkan dalam musyawarah mufakat tersebut. Partai Hanura yang memiliki fraksi murni di DPRD provinsi NTT sangat kecewa akibat tidak dilibatkan dalam rapat pimpinan fraksi- fraksi dalam penentuan pimpinan komisi-komisi di DPRD NTT termasuk pimpinan komisi IV.
Ketua Fraksi Hanura NTT, Drs. Refafi Gah, SH.,M.Pd, kepada awak media di ruang Fraksi Partai Hanura NTT, Senin (11/10/2022), mengaku kecewa. Di mana tidak ada kesepakatan dalam menentukan pemilihan ketua komisi IV. Begitupun dengan anggota Komisi IV lainnya menginginkan pemilihan bebas agar Komisi IV benar-benar memberikan nuansa demokrasi dalam pemilihan itu.
“Tidak ada kata sepakat itulah sehingga terjadi deadlock dan akan dilanjutkan besok. Kita menduga pemilihan Ketua Komisi IV DPRD NTT hanya ditentukan oleh fraksi-fraksi tertentu yang memiliki agenda besar di 2024, dan ini sangat merugikan kami partai pendukung pemerintah. Hanura tidak keberatan fraksi-fraksi yang merekomendasikan satu nama yaitu Angela Mercy Piwung dari Fraksi PKB. Kita sebagai partai yang memiliki fraksi murni di DPRD NTT tidak dilibatkan dalam penentuan itu, wajar saja kami kecewa,” ujar Refafi.
Lanjutnya, partai pendukung pemerintah harusnya waspada terhadap semua persoalan yang terjadi, agar tidak terlena. Jika diukur, konsistensi partai Hanura dalam mendukung pemerintah NTT itu murni, tidak ada maksud lain dalam polemik. Partai Hanura sangat konsisten untuk pemerintahan yang ada sekarang ini.
“Proses pemilihan yang seharusnya digelar hari ini 11 April 2022 harus berakhir dengan deadlock “, tutup Refafi. (*Ino/GR)
