Soe-InfoNTT.com,- Realisasi pembayaran tunggakan pajak kendaraan roda dua, empat dan enam oleh masyarakat bahkan plat merah bagi Pemerintah Daerah Timor Tengah Selatan (TTS) sangat rendah. Dari total 1.426 kendaraan Pemda TTS, yang menunggak pajak dengan rincian kendaraan roda 4 dan 6 berjumlah 190, sedangkan kendaraan roda 2 dan 3 berjumlah 1.234.
Kepala UPT Samsat Soe, Albert Pairikas melalui Kepala Tata Usaha, Timothy Lomi, kepada media , Kamis (26/8/2021) mengatakan, Samsat Soe telah menyurati Pemda TTS melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk segera melakukan pembayaran dengan memanfaatkan Tax Amnesty yang berlaku hingga tanggal 31 September 2021 mendatang.
“Hingga saat ini realisasi pembayaran masih sangat rendah, terhitung dari total tunggakan pajak kendaraan dinas sebesar 1,1 Milyar baru realisasi sebanyak Rp 76.137.500.,” ungkapnya.
Timothy merincikan, dari 190 kendaraan roda 4 dan 6, baru 82 yang membayar dengan jumlah Rp.59.081 400, sementara kendaraan roda 2 dan 3, dari 1.234 baru realisasi 263 kendaraan dengan jumlah uang Rp 17.056.500, sehingga ditotalkan maka dari 1.426 kendaraan baru realisasi 345 kendaraan dengan total pembayaran sebesar Rp 76.137.500.
Diungkapkannya, pajak kendaraan yang sudah mati di atas 1 tahun berjumlah 982 unit, sedangkan sisanya 3 sampai 4 tahun. Samsat sudah bersurat ke Pemda yang disertakan data kendaraan dan juga jumlah tunggakan, selain data copyan juga diberikan softcopy, sayangnya realisasi juga masih rendah.
Menurutnya, informasi yang diperoleh dari bagian aset daerah masih terkendala soal perubahan nomor polisi dari C ke WD dan WU ke WD.
Pihaknya berharap Pemda TTS segera membayar tunggakan pajak kendaraan, karena ada dampak bagi hasil yang nanti diperoleh Pemda, apalagi kendaraan milik pemerintah sudah disiapkan anggarannya sendiri.
Timothy menjelakan bahwa seharusnya pemerintah menjadi contoh bagi masyarakat dalam hal pembayaran pajak, namun jika pemerintah lalai maka tentu tidak memberikan contoh yang baik.
”Pemda harus dukung Samsat dengan bayar pajak, karena anggaran kendaraan dinas sebenarnya ada. Bagaimana masyarakat mau bayar pajak sementara pemerintah saja tidak bayar. Kita berharap ini jadi perhatian dan ada kesadaran punya prinsip untuk membayar pajak,” ungkapnya.
Laporan: Welem Leba
