Soe-InfoNTT.com,- Anggota Komisi II DPRD TTS dari Fraksi Golkar, Laurens Jehau menegaskan, masalah penutupan sumber mata air Bonle’u oleh warga masyarakat adat Desa Bonle’u bukan pengrusakan, tetapi ekspresi masyarakat terhadap pemerintah yang tidak memperhatikan masyarakat.
“Setelah kami datangi masyarakat baru tahu isi hati mereka, ternyata itu bukan pengrusakan tetapi membuka pikiran pemerintah dan kami di DPRD,” ujar Laurens Jehau didampingi Ketua Komisi II Imanuel Olin, Anggota Melianus Bana, Gaudentius Ninu, Simon Bako, Anthoneta Nenabu, Lusianus Tusalakh dan Roby Faot saat berdialog bersama masyarakat Bonle’u, Kamis (3/6/2021).
Lanjut politisi Golkar ini, masyarakat sudah lelah hingga terbawa emosi. Kejenuhan masyarakat terhadap janji pemerintah memuncak, maka dilakukan aksi protes dengan cara membuka air melalui pembuangan, dan ini tidak termasuk pengrusakan.
Oleh karena itu, Laurens meminta masyarakat agar tidak menanggapi laporan polisi, sebab bukan pengrusakan. Apa yang dilakukan masyarakat merupakan hal yang wajar dan perlu dibantu serta aspirasi ini bisa diperjuangkan hingga masyarakat menikmati haknya.
Salah satu tokoh masyarakat Bonle’u, Joni Babu dalam kesempatan tersebut mengatakan, bahwa ada pipa air bersih milik PDAM Soe yang putus beberapa waktu lalu akibat bencana alam, namun PDAM hanya memperhatikan pipa menuju Soe, lalu mengabaikan pipa yang disalurkan PDAM kepada masyarakat Bonle’u.
“Masyarakat kerja secara swadaya dengan mengumpulkan uang bervariasi mulai dari 20 ribu hingga 50 ribu, itu sebagai bentuk emosional masyarakat. Kami baru tahu kalau masyarakat marah karena salah satu faktor, yakni PDAM hanya perbaiki pipa PDAM dan mengabaikan kepentingan masyarakat, sehingga kecewa dan alihkan air bukan merusak,” ujar Joni.
Roby Faot, politisi PKB juga menyorot persoalan ini. Dirinya secara tegas meminta kepada Pemda TTS untuk segera cabut laporan polisi. Masyarakat sudah memberikan sumber air untuk dikonsumsi, bukannya menjawab tuntutan masyarakat tetapi malah dipolisikan.
“Tindakan Pemda TTS ini sangat lucu. Masyarakat minta pembangunan malah dipolisikn. Pemda TTS segera cabut laporan,” ujarnya.
Laporan: Welem Leba
