Kupang-InfoNTT.com,- Perhelatan Pekan Olahraga Nasional (PON) – XX yang direncanakan akan digelar pada tanggal 2 sampai 15 Oktober 2021 mendatang di Papua, mendapat sorotan dari Hermanus Th. Boki, Ketua DPD KNPI Provinsi NTT.
Menurut Boki, di tengah situasi dan kondisi seluruh anak bangsa yang sementara dan terus berjuang melawan pandemi covid-19 hingga saat ini, menjadi tidak elok jika Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Pemuda dan Olahraga terkesan memaksakan digelarnya PON-XX di tanah Papua.
Heri Boki yang saat ini juga menjabat Wakil Ketua Umum DPP KNPI dengan tegas meminta Presiden Joko Widodo untuk membatalkan pelaksanaan PON-XX Papua, demi keselamatan dan kesehatan Rakyat Indonesia.
Adapun alasan yang menjadi dasar pikir Herry Boki, bahwa menjadi pertimbangan untuk ditunda atau dibatalkannya pelaksanaan PON-XX Papua, adalah penyelenggaraan PON-XX Papua diprediksi akan menjadi pemicu bertambahnya penularan dan peningkatan kasus Covid-19 di tanah air.
“Saat ini saja, lonjakan kasus Covid-19 telah membuat sistem dan fasilitas pelayanan kesehatan kolaps, karena itu pemerintah harus lebih bijak memikirkan dan mengambil langkah taktis bagi kesehatan dan keselamatan Rakyat Indonesia, ketimbang memaksakan pelaksanaan PON-XX Papua,” ujarnya.
Selain itu, jika Pemerintah mengandalkan vaksinasi untuk mencegah penularan Covid-19 dalam pelaksanaan PON-XX Papua, Boki justru tidak meyakini hal itu. Menurutnya, masyarakat yang sudah vaksin saja ketika imun tubuh menurun dan tidak patuh prokes tetap terpapar Covid-19, apalagi jika PON-XX Papua dilaksanakan.
Lebih lanjut Boki mengutip data laporcovid19.org masyarakat yang baru menerima vaksinasi dosis pertama baru sebanyak 51 juta jiwa atau sekitar 12 persen dari Penduduk Indonesia. Prosentase data kematian penduduk dengan jumlah vaksinasi melahirkan kekuatiran serius.
Heri Boki mengkhawatirkan apabila PON-XX Papua dipaksakan digelar, maka bukan tidak mungkin akan muncul klaster baru Covid-19 varian delta, atau bahkan mutasi lainnya yang menyebabkan fasilitas kesehatan di tanah papua bisa kolaps. Faskes di tanah papua jangan disamakan dengan yang berada di Pulau Jawa.
“Saya berharap pemerintah tidak memaksakan kehendak untuk dilaksanakannya PON-XX Papua, melihat indikator penanganan Covid-19 dan kondisi pandemi di tanah air yang belum terkendali. Karena itu. yang lebih penting saat ini dan menjadi fokus perhatian Pemerintah adalah prioritas kesehatan dan keselamatan anak bangsa, ketimbang pelaksanaan PON-XX Papua,” tutup Boki.
Laporan: Chris Bani
