Kupang-InfoNTT.com,- Kepala Desa Kiuoni sudah menjabat sebagai kepala desa definitif kurang lebih tiga tahun. Akan tapi program tidak tersentuh sama sekali. Demikian disampaikan Ambrosius Mau, salah satu tokoh masyarakat di desa Kiuoni, Kecamatan Fatuleu, Selasa (14/01/2020) ketika ditemui media ini dikediamannya.
“Sangat disayangkan jika anggaran sebesar itu tidak dikelola dengan baik, ada janji manis dibalik ini semua, bahwa akan ada pelayanan hingga akar rumput tapi semua ini hanya sia-sia saja,” ujar Ambrosius.
Diungkapkannya, banyak kegiatan yang sudah direncanakan melalui Musdus dan Musdes, namun pada tahapan realisasi tidak berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Sebagai masyarakat, dirinya sering mengkritik kepala desa terkait kegiatan-kegiatan yang mangkrak, baik kegiatan fisik atau pemberdayaan karena Ia melihat tidak ada konsisten lagi.
”Ada kegiatan pemberdayaan bagi masyarakat yaitu pengadaan ternak babi sebanyak 30 ekor di dusun lll, pada tahap pertama dan pada tahapan kedua tidak dialihkan ke dusun lainnya tapi masih saja difokuskan pada dusun tersebut. Pelayanan seperti ini yang membuat kami kecewa, harusnya bergulir, mengapa harus menganaktirikan masyarakat di dusun lain, apakah kami bukan masyarakat Kiuoni?” tanya Ambrosius.
Ditambahkannya, ada kegiatan yang sudah dipertanggungjawabkan, namun bukti fisik tidak berjalan, yaitu ada pembangunan teras kantor desa yang belum diselesaikan, pengadaan ternak sapi sebanyak 40 ekor tidak diberikan kepada yang membutuhkan tapi masih pakai sistem tebang pilih, anggaran tahun 2018 tidak terealisasi, proyek perpipaan dengan total anggaran 60 juta hingga saat ini air tidak jalan, pengurus Bumdes rata-rata keluarga kepala desa, pengadaan tenda dan kursi total anggaran 40 juta, namun biaya operasional tidak diketahui oleh masyarakat.
”Ketua TPK (Efradus K Suan) diganti dengan orang lain tanpa sepengetahuan yang bersangkutan, tidak ada transparansi anggaran dari aparat desa, dana yang mubasir, taman eden dengan total anggaran mencapai 300 juta tapi tidak produktif, pelayanan surat-menyurat kurang maksimal terkait surat ijin ternak yang dijual, kantor desa dibuka sekali dalam seminggu sehingga masyarakat harus ke rumah kepala desa dengan jarak tempuh yang cukup jauh,” ungkap Ambrosius.
Sedangkan Kepala Desa Kiuoni, Dedi Gustaman Suan yang dikonfirmasi media ini di hari yang sama tidak menjawab pertanyaan wartawan, namun sebaliknya meminta wartawan untuk menulis saja informasi yang sudah didapat dari masyarakat.
Laporan: Mexi Bani
