Amfoang-InfoNTT.com,- Secara sadar maupun tanpa sadar, masyarakat di pedesaan perlahan lahan sudah mulai menerapkan budaya ekonomi dalam kehidupan sehari-hari mereka. Ekonomi di pedesaan ini dipengaruhi dari ragam serta budaya masyarakat pedesaan dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari.
Guna semakin meningkatkan kegiatan ekonomi desa dan mensejahterakan warganya, sejak 2015, pemerintah telah mengalokasikan sebagian kecil anggarannya untuk program dana desa, demi membangun desa.
Di luar segala persoalan yang masih menyelimuti pelaksanaan Program Dana Desa, ternyata kucuran dana dalam jumlah besar yang langsung dikelola desa di seluruh Nusantara ini, tidak hanya membuat dana desa menjadi perhatian daerah saja tapi dalam konteks politik pun dana desa dianggap sangat mempengaruhi keberhasilan pemerintah Jokowi.
Desa Lilmus di Kecamatan Amfoang Utara, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur merupakan satu dari sekian banyak desa yang sementara berjuang dengan gagasan hebat melalui dana desa agar kampung halamannya bisa terlepas dari wajah kemiskinan.
Media ini ketika bertemu dengan Kepala Desa Lilmus Eklopas Thakis, Rabu (23/10/2019) lalu mencoba menguraikan lewat beberapa poin pertanyaan terkait pengelolaan dana desa. Di mana Eklopas mengatakan bahwa Tahun 2019 ini pemerintah desa Lilmus telah melakukan lima program, yakni pagar kantor desa yang saat ini sudah mencapai 85 persen dengan besar anggaran Rp.115.958.000, pagar kawat duri untuk pakan ternak sudah mencapai 75 persen dengan luas panjang lahan kilometer (pagu anggaran Rp. 257.540.000), jalan rabat sudah seleaai 100 persen dengan volume 850 meter dan anggaran Rp. 377.380.000, pengembangan embung baru mencapai 45 persen dengan pagu anggaran Rp. 125.87449 dan pembangunan gedung paud yang baru saja dimulai sudah mencapai proses pembangunan 20 persen dengan anggaran Rp.117.88000.
Dalam lima program ini semuanya telah berjalan dengan baik, namun masih satu item yang masih berproses yakni gedung paud yang sedikit terkendala karena tukang. Dirinya pun sudah mendesak para pekerja untuk cepat menyelesaikannya dalam waktu dekat.
“Menjadi seorang pemimpin harus selalu terbuka dan transparansi dalam mengelola, artinya harus sesuai aturan yang berlaku. Apalagi mengelola uang negara itu tidak gampang,”ungkapnya.
Bagi Eklopas, walaupun desa Lilmus ini meskipun daerah tertinggal, namun sebagai pemimpin dirinya akan berusaha untuk membangunnya dengan tujuan agar menjadi desa mandiri dan sejahtera.
“Harapan saya kedepan masyarakat juga bisa terus mendekatkan diri dan selalu membantu memberikan masukan masukan terkait bagaimana bekerja sama membangun desa ini dengan baik. Agar desa Lilmus ini dapat mencapai desa mandiri dan sejahtera sesuai keinginan masyarakat dan pemerintah,”ujarnya.
Dirinya juga mengharapkan agar pemerintah bisa memperhatikan ruas jalan di Amfoang yang mana merupakan jalan provinsi dan kabupaten, agar di musim hujan nanti daerah Amfoang tidak mengalami kendala.
“Jalau mau jalan keluar ke kota kabupaten musim hujan agak sulit. Kami inginkan agar ada perubahan, suara kami sudah sering bernyanyi untuk jalan tapi hingga saat ini belum ada tindakan nyata untuk memoles jalan kami,”jelas Kades Lilmus.
Dari desa Lilmus ini kita belajar banyak hal tentang dana desa, di mana pemerintah secara nyata sudah mulai menampakkan hasil kerjanya khususnya membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah daerah dan desa dalam kerangka NKRI. Ini adalah sejarah pemberian dana desa, yang berangkat dari keinginan pemerintah pusat ini untuk mewujudkan pemerataan di wilayah daerah sampai ke level desa.
Laporan: Sigit Seran
