Jakarta-infontt.com,- Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menyatakan, Revolusi Industri 4.0 merupakan hal yang tidak dapat dihindari oleh negara manapun. Revolusi Industri 4.0 ditandai dengan era digitalisasi dan kecepatan perubahan teknologi yang harus diikuti oleh siapapun.
“Indonesia harus siap menhadapi itu, dengan bonus demografi yang kita punya, maka jika ini dikelola dan dimanfaatkan dengan optimal, saya optimis Indonesia masuk menjadi sepuluh besar kekuatan ekonomi dunia,”kata Bambang Soesatyo saat Diskusi Nasional mengenai Revolusi Industri 4.0 Tantangan Masa Depan Pekerja di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Senin (7/5/2018).
Menurut dia, agenda ke depan yang dilakukan yakni bagaimana agar miss match antara kemampuan pekerja dan kebutuhan industri yang ada harus diperkecil.
“Isu tentang tenaga kerja asing dengan tenaga kerja lokal dapat dijawab dengan dengan mendorong perlunya penguatan dan percepatan transfer teknologi, skill serta knowledge tenaga kerja asing kepada tenaga kerja lokal. Penggunaan dana kompensasi tenaga kerja asing serta penguatan sekolah vokasi dan Balai Pelatihan Tenaga Kerja menjadi hal yang penting,”sambung Bambang.
Sementara itu, mantan Menteri Tenaga Kerja Bomer Pasaribu juga mengingatkan pemerintah agar Indonesia tidak mengalami de-industrialisasi.
“Munculnya kekhawatiran de-industrialisasi justru akan mengancam bonus demografi yang kita miliki dan ledakan pengangguran,”kata Bomer.
Oleh karena itu, lanjut Pasaribu peningkatan investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi harus simetris dengan peningkatan jumlah tenaga kerja lokal yang memiliki kesiapan skill dan knowledge sesuai dengan kebutuhan industri.
“Untuk itu pembangunan sistem dan kelembagaan berbasis keunggulan SDM diperlukan untuk hadapi era industrialisasi 4.0,”jelasnya.
Dirjen Binapenta, Maruli AP juga mengatakan, tujuan dari Perpres 20/2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing adalah untuk mendorong transparansi dan penyederhanaan prosedur perizinan serta percepatan pelayanan dengan mendorong one gate system, termasuk menghindari potensi pungli yang muncul.
“Percepatan pelayanan tidak dengan memperlonggar persyaratan yang ditetapkan UU no.13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Selain itu pengendalian dan pengawasan tetap ketat. Prinsipnya, Perpres 20/2018 ini tetap mengutamakan tenaga kerja lokal serta tetap membatasi penggunaan tenaga kerja asing,” kata Maruli.
Sedangkan Wakil Ketua Umum SOKSI sekaligus mantan ketua Komisi XI DPR RI Ahmadi Noor Supit berharap isu tentang TKA dapat diselesaikan dengan mendorong perlunya penguatan pengawasan terhadap tenaga kerja asing, termasuk mencegah masuknya tenaga kerja asing yang tidak memenuhi persyaratan sesuai perundang-undangan yang berlaku serta melindungi tenaga kerja lokal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan nasional.
“Investasi untuk menunjang pertumbuhan ekonomi harus juga memperhatikan pemerataan pembangunan dengan tetap perluasan tenaga kerja lokal,” kata Supit.
Diskusi nasional tentang Revolusi Industri 4.0, Tantangan Masa Depan Pekerja yang digelar SOKSI sekaligus dalam rangka HUT SOKSI ke-58 dan Peringatan Hari Buruh Internasional tanggal 1 Mei. Hadir juga Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono dan Anggota DPD RI, GKR Hemas
Turut hadir juga DPD Partai Golkar NTT dalam acara ini agar bisa mendalami konsep revolusi industri 4.0 untuk diterapkan didalam menyongsong era demokrasi digital di Indonesia khususnya NTT. Partai Golkar NTT ingin menyesuaikan praktek politik yang semakin memenuhi kebutuhan rakyat termasuk kaum muda dan generasi milenial.
“Diera modern digital ini, NTT tidak boleh ketinggalan informasi baik nasional maupun internasional. NTT pun harus bisa bersaing dengan daerah lain khususnya dibidang teknologi informasi alias digital modern,”ujar Melki Laka Lena, Ketua DPD partai Golkat NTT.
Laporan: Chris Bani
