Oelamasi, Infontt. Proses pengukuran tanah lokasi SMA Negeri 1 Fatuleu, Kec. Fatuleu, Kab. Kupang yang dilakukan oleh Petugas Pertanahan pada Selasa, 06/09/2016 terpaksa dibatalkan karena adanya penolakan dari keluarga pihak pemberi hibah. Aksi penolakan ini sangat disayangkan pasalnya pada surat hibah yang dipegang oleh pihak pemerintah maupun pihak sekolah, cukup jelas memuat luas keseluruhan maupun titik-titik batasnya.
Wakil Ketua DPRD Kab. Kupang Johannes Mase, ketika ditemui saat kunjungannya ke SMA NEgeri 1 Fatuleu terkait permasalahan ini, mengungkapkan kekesalannya terhadap pihak yang yang mengklaim tanah tersebut.
“sudah ada laporan masuk ke DPRD dan kita sudah pegang data yang kuat. Kenapa sudah serahkan tanah jelas-jelas lalu mau ungkit-ungkit lagi?. Masalah yang sudah jelas jangan dibuat kabur lagi. Kalau Ada tendensi khusus, ya jujur saja”
“kalau mau minta uang, ya ngomong saja kan? jangan diam-diam mau masuk. Saya ingatkan jangan coba-coba. ini negara hukum.,Jangan hambat proses pendidikan. kalau mau tabrak ya nanti berhadapan dengan pihak berwajib” tegas Masse
Terkait jalan keluar yang akan ditempuh, Anggota Dewan bergelar S.Th ini mengungkapkan, dalam waktu dekat akan ada rapat dengan pemerintah daerah, yang mana Johannes Masse berjanji akan memperjuangkan masalah ini.
“Kita akan segera rapat dengan pemerintah, dan saya sendiri akan mendesak agar dari Pertanahan segera melakukan pengukuran dan penerbitan sertifikat” ungkapnya
Untuk diketahui, luas lahan pada surat hibah dari pihak keluarga pemberi tanah seluas kurang lebih 3 Ha seperti yang tertulis pada surat hibah. Akan tetapi pada Selasa, 06 September 2016 ketika akan dilakukan pengukuran untuk penerbitan sertifikat oleh Badan Pertanahan, ada sekelompok orang datang mengkalim sehingga pengukuran itu terpaksa tidak dilanjutkan.
SMA Negeri 1 Fatuleu, yang terdiri dari 26 Rombongan belajar, menerapkan sekolah di Siang Hari karena kurangnya fasilitas ruang kelas.
Pihak komite (orang tua siswa) SMA Negeri 1 Fatuleu telah berupaya untuk memenuhi kekurangan fasilitas tersebut dengan pembangunan gedung darurat secara sukarela. Namun rencana mulia itu terpaksa harus tertunda karena ketidak jelasan status tanah di sekolah tersebut. (del)
