Melki Laka Lena: Partai Golkar Garda Terdepan Penerapan Protokol Kesehatan di Pilkada 2020

Melki Laka Lena, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Golkar

Jakarta – InfoNTT.com,- Pilkada serentak 2020, Partai Golkar ingin terwujud secara demokratis dan aman dari Covid-19. Pernyataan ini muncul dari Emanuel Melkiades Laka Lena, Wakil Ketua Komisi IX dari Fraksi Partai Golkar, yang ingin meyakinkan publik bahwa penyelenggaraan pemilu di tengah pandemik bisa berjalan baik.

Melki berpendapat jika KPU dan pemerintah sangat concern dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat sehingga menimbulkan perasaan aman. Selanjutnya diharapkan partisipasi pemilih tetap pada kondisi yang baik.

Read More

“Partai Golkar akan menjadi Partai terdepan untuk penerapan protokol kesehatan dalam upaya penanggulangan Covid-19 di Pilkada 2020,” ucap Melki, dalam keterangan tertulisnya kepada media, Rabu (16/09/2020) siang.

Melki Laka Lena juga meminta perlu adanya persiapan yang baik agar Pilkada 2020 tidak menciptakan lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia. Penerapan protokol kesehatan harus betul-betul menjadi sebuah kebiasaan baru dalam setiap tahapan di Pilkada, sehingga tidak menimbulkan cluster baru atau gelombang baru dari Covid yang kontraproduktif.

“Penyelenggara pemilu, pemerintah, partai politik dan kandidat peserta pilkada, serta masyarakat sipil, sudah harus berkoordinasi secara kolektif untuk mengantisipasi potensi permasalahan kesehatan yang akan terjadi,” ungkap Melki.

Dalam pelaksanaan pendaftaran Pilkada 2020, diakui sempat ada beberapa persoalan yang muncul. Namun saat ini Kemendagri juga sudah melayangkan teguran kepada 72 bacalon petahana. Sanksi tegas harus diberikan jika ada pelanggaran.

Lanjut Melki, berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, akan dipersiapkan pengaturan sanksi bagi kepala daerah yang terpilih, namun didapati ada pelanggaran protokol kesehatan saat tahapan pilkada berlangsung, pertama penundaan pelantikan selama 6 bulan bagi kepala daerah pemenang yang melakukan pelanggaran pilkada. Kedua disiapkannya Penjabat sementara (Pjs) kepala daerah langsung ditunjuk dari pusat.

“Kesetaraan kompetisi antar kandidat, pemenuhan hak pilih dan penyelenggaraan pemilu dengan protokol kesehatan yang ketat harus kita jaga dengan seimbang. Pelaksanaan pemilihan umum di Korsel yang sukses dalam kondisi pandemic pada 15 April 2020 bisa mejadi rujukan. Kala itu tahapan pemilu di Korsel sudah dimulai sejak Januari hingga Maret, di mana saat itu adalah puncak pandemic di sana,” ujar Melki.

Kini Korsel bisa menjadi rujukan best practice untuk pemilu serentak 2020 di Indonesia untuk melakukan sejumlah langkah pencegahan agar tidak muncul klaster baru yang disebabkan oleh pelaksanaan pemilu.

Melki juga secara tegas menjelaskan,  sudah menjadi tugas bersama bagi semua pihak terkait menyingkirkan keraguan publik, bahwa jika penyelenggaraan pemilu di tengah pandemik akan menjadi ancaman. Namun juga tetap bisa berjalan baik.

“Partai Golkar akan yang menjadi bagian dalam upaya penanggulangan covid-19 terutama di masa pilkada ini, sehingga kita bisa menjadi teladan yang baik bagi iklim perpolitikan di Indonesia,” pungkasnya.

Laporan: Chris Bani

Related posts

Leave a Reply